METROPOLITAN – Meski­pun sudah dianggarkan pada tahun ini, proyek revitalisasi lanjutan Masjid Agung, Kota Bogor, hingga kini belum juga ditenderkan. Padahal, dengan sisa waktu tahun ber­jalan, pelaksanaan pembangu­nan fisik Masjid Agung perlu waktu minimal tujuh bulan. Menurut Kepala Dinas Pe­kerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor Chusnul Rozaqi, proyek dengan pagu anggaran Rp32 miliar itu sejatinya siap dile­langkan. Hanya saja terham­bat lantaran ada kebijakan baru. ”Masjid Agung kita rencana­kan minggu-minggu ini sudah bisa tender, tapi masih ada sistem yang belum terko­neksi, baik di Sistem Infor­masi Pembangunan Daerah (SIPD) maupun pengadaan barang jasa. Jadi, kami masih menunggu proses di penga­daan barang jasanya,” katanya kepada Metropolitan, akhir pekan lalu. Dalam kebijakan baru ter­sebut, dirinya selaku Peng­guna Anggaran (PA) saat ini merangkap sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sehingga pada sistem saat ini yang memasukkan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan dokumen kelengkapan lainnya menjadi tugas PA. ”Selama ini saya PA dan PPK punya admin. Sekarang PA adalah admin segalanya, se­dangkan PPK tidak bisa untuk meng-input KAK dan segala macamnya, sehingga harus di-input oleh PA,” ujarnya. Dengan begitu, ada perubahan yang cukup mendasar dalam SIPD yang dijelaskan Permen­dagri 77/2020 dengan proses pengadaan barang jasa yang dimuat Perpres 12 Nomor 2021. Semestinya, menurut dia, pedoman pengadaan barang jasa jangan lepas dari perpres karena itu berlaku sama di seluruh Indonesia. Sedangkan Permendagri dimaksud ada­lah proses pengelolaan keu­angan daerah. ”Jadi, mesti dipisahkan, untuk proses lelang dipisah, proses penga­daan barang jasa dipisah. Inilah yang sekarang proses itu agak terhambat, kami be­lum bisa entri untuk lelang-lelang,” imbuhnya. Ia pun berharap ada penye­suaian lagi dengan perpres agar ada kemudahan dalam pelaksanaan pengadaan ba­rang jasa. Terlebih di instansi­nya yang memiliki kegiatan dengan jumlah banyak dan alokasi anggaran cukup besar. ”Kebetulan di PUPR itu kan paketnya banyak dan nilainya besar, otomatis akan berdam­pak terhadap jumlah paket itu sendiri. PA selaku PPK harus paham seluruhnya dan berkaitan dengan pertang­gungjawaban juga, jadi harus ada pendelegasian, walaupun di Permendagri itu diatur ada tenaga bantuan tapi kan tidak bertanggung jawab penuh tetap ada di PA,” paparnya. Berkaitan hal ini, pihaknya kini tinggal menunggu solia­lisasi dari pihak bagian peng­adaan jarang jasa yang dijad­walkan pekan depan. Namun untuk konsultan pengawas proyek lanjutan Masjid Agung sendiri sudah ada pemenang­nya. ”Untuk pengawasan su­dah ada pemenangnya, ting­gal ditetapkan,” ujarnya. Sementara itu, Kepala Bidang Tata ruang, Tata Bangunan, Pengawasan Pengendalian dan Perencanaan pada DPUPR, Sultodi Mahbub, mengakui sejauh ini pihaknya siap mele­langkan proyek lanjutan Ma­sjid Agung. ”Kami sudah siap melelangkan. Sekarang ini ada sisa waktu 8 bulan lagi, mini­mal 7 bulan untuk pelaks­anaan fisiknya,” kata dia. Ia menjelaskan, dalam pelaks­anaan nanti ada penguatan struktur lama termasuk menger­jakan sesuai rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Ra­kyat (Kemen PUPR) melalui Pusat Penelitian Pengembangan Perumahan dan Pemukiman (Puslitbang Perumkim). ”Untuk struktur atap dire­komendasikan struktur yang lama tidak dipakai, jadi bikin baru. Dari mulai pondasi dengan kolomnya dan langs­ung rangka atap, jadi bentang lebar tanpa ada tiang di tengah­nya,” tandasnya. (ryn/py)