METROPOLITAN – Mele­katnya kebiasaan masyarakat dalam memilih pinjaman instan atau rentenir sebagai solusi cepat mengatasi kebu­tuhan sehari-hari, nampaknya menjadi cambuk bagi pemerin­tah untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sering juga terjadi kepada Ibu Rumah Tangga (IRT) sebagai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UM­KM). Faktanya, fenomena ini sangat masif dan penjerat bebas masuk wilayah tanpa kendala dengan bunga pin­jaman 20-40 persen. Dengan begitu, pemerintah daerah mulai dari dinas ter­kait, kecamatan hingga lini terbawah RT dan RW didorong memberikan edukasi serta informasi kepada masyarakat untuk memiliki daya intelek­tual semacam gerakan untuk tidak mengenal pinjaman pada rentenir. Penyataan tersebut dikata­kan pimpinan Koperasi Serba Usaha (KSU) Karya Mandiri cabang Mekarwangi, Banu Lesmana Bagaskara yang mi­ris dengan banyaknya warga miskin (gakin) yang terjerat utang dan bunga pinjaman dari rentenir. “Itu menjadi musibah yang membuat ma­syarakat semakin miskin dan tidak berdaya,” tuturnya. “Jika semua pihak memiliki semangat yang sama untuk menurunkan angka kemisk­inan salah satunya menggeser kebodohan dengan cerdas, perlu ada cara penghitungan sumber keuangan yang masuk dan keluar,” bebernya. Menurutnya, KSU Karya Mandiri dapat memberikan solusi dengan menyamakan persepsi serta visi dan misi dalam upaya menggeser ke­biasaan meminjam yang men­jerat kaum perempuan di Kota dan Kabupaten Bogor. “Banyak perempuan tidak cermat dan tepat cara men­ghitung sumber penghasilan dengan segala lelah hanya habis dengan cara-cara yang nyatanya hanya memperkaya rentenir, padahal memisk­inkan diri sendiri. Ini semua menjadi gurita penderitaan dan kemiskinan yang berla­njut bagi keluarganya,” be­bernya. “Kita samakan persepsi, visi dan misi. Semuanya un­tuk menggeser kebiasaan meminjam ke rentenir men­jadi menabung. KSU Karya Mandiri bisa memberikan solusinya. Kita sudah gen­carkan sosialisasi yang ber­sifat edukatif dan informatif,” tambahnya. Hingga kini, kiprah 27 tahun KSU Karya Mandiri telah lebih memi­liki 20 ribu anggota di 10 kantor cabang Kota dan Ka­bupaten Bogor. (*/ryn/mam/py)