METROPOLITAN – Pembangunan Sekolah Satu Atap di Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanahsareal, se­gera dilanjutkan untuk tahap kedua. Di mana setelah tahun lalu dilakukan pembangunan pondasi gedung, tahun ini akan dimulai pembangunan fisik berupa pembangunan ruang kelas. Namun, pembangunan ini belum bisa dilelangkan dalam waktu dekat. Sebab, menurut Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi, saat ini pihaknya tengah me­nanti penghitungan ulang bahan bangunan. ”Sekarang kita lagi minta penghitungan ulang ke Politeknik Bandung agar ada konsistensi antara pondasi dengan pembangu­nan berikutnya,” kata Hanafi kepada Metropolitan, Ming­gu (9/5). Untuk anggaran yang disi­apkan agar pembangunan fisik bisa berjalan, sambung Hanafi, sebesar Rp11 miliar dan ditarget selesai dalam enam hingga tujuh bulan. Berdasarkan pantauannya di lokasi pembangunan, semua konstruksi sudah bagus dan bangunan ini akan menjadi salah satu sekolah terbaik di Kota Bogor. ”Saya sudah cek, semuanya bagus dan diha­rapkan ini bisa menjadi salah satu solusi bagi masalah ke­kurangan sekolah di Kota Bogor,” ungkapnya. Memang jumlah sekolah antara SD, SMP dan SMA di Kota Bogor tidak sesuai. Ba­hkan, tak sedikit masyarakat Kota Bogor yang tidak bisa masuk ke sekolah negeri ka­rena jumlahnya yang sedikit. Terlebih dengan adanya sistem zonasi saat ini. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, Jaenal Mu­taqien. ”Dalam reses dan sidak saya selama ini, banyak anak-anak yang tidak bisa mendapatkan sekolah ne­geri karena sistem zonasi dan jumlah sekolah yang tidak sesuai,” kata pria yang akrab disapa JM ini. Dalam Musrenbang, ia selalu mendorong agar Pem­kot Bogor membangun Seko­lah Satu Atap, terutama di Kecamatan Bogor Timur, tepatnya di Kelurahan Wangun dan Katulampa. ”Saya sam­paikan juga ke kadisdik bahwa Bogor Timur kekurangan se­kolah negeri dan kita harus memaksimalkan semua aset Pemkot Bogor,” ujar JM. Sebagai koordinator dari Komisi IV DPRD Kota Bogor, JM mengaku dalam masa si­dang ke III tahun ini, ia akan memfokuskan Komisi IV agar bisa menyelesaikan masalah ini. ”Kita harus mapping be­rapa kebutuhan sekolah di SD dan SMP. Kalah sudah ditemukan per kecamatan kita dorong pembangunan sekolah satu atap agar pen­didikan bisa representatif,” katanya. Terpisah, Wakil Wali Kota Bogor, Dedie Rachim, tidak menampik bahwa jumlah sekolah negeri di Kota Bogor belum bisa menampung semua siswa Kota Bogor. Sehingga ia mengaku sudah memerin­tahkan Bappeda untuk mem­buat kajian agar bisa memas­tikan bahwa jumlah sekolah negeri dengan jumlah masy­arakat Kota Bogor relevan. ”Saya sudah minta ke Bap­peda menghitung rasio, tak hanya sekolah, tapi juga pasar, sarana kesehatan, fasilitas penunjang, infrastruktur dan lain-lain untuk betul-betul dihitung sesuai jumlah pen­duduk dan keseimbangan jumlah penduduk serta fasi­litas pasar dan lain-lain di Kota Bogor,” tuturnya. Sekadar diketahui, dari pe­rencanaan yang ada, jumlah ruang kelas di Sekolah Satu Atap untuk tingkat SD ber­jumlah 12 kelas yang terdiri dari tiga lantai dan SMP akan ada 15 kelas yang terdiri dari empat lantai. Untuk anggaran yang disi­apkan pada pembangunan tahap kedua ini, sambung dia, sebesar Rp11 miliar. Namun jika ditotal secara keseluruhan, anggaran yang dibutuhkan untuk mem­buat Sekolah Satu Atap yang diberikan nama SMP Ne­geri 21 Kota Bogor ini sebe­sar Rp26 miliar dengan tar­get pengerjaan hingga 2023.(dil/c/mam/py)