Transgender di Kabupaten Bogor sudah bisa memiliki KTP elektronik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor sudah membuka fasilitas bagi kaum transgender untuk mengurus surat-surat kependudukan mereka. KEPALA Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Bogor, Ani Nurhaeni, mengatakan, perekaman KTP-el untuk transgender ini diperuntukkan bagi mereka yang tidak memiliki identitas sebagai warga Bumi Tegar Beriman. “Untuk transgender sama dengan masyarakat umumnya, jadi mereka yang belum mempunyai identitas kita beri fasilitas untuk membuat identitas di Disdukcapil,” ujar Ani, Kamis (19/8). Sementara bagi transgender yang ingin mengubah keterangan jenis kelamin pada KTP-el dan Kartu Keluarga (KK) harus melampirkan keterangan dari dokter maupun Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. “Melampirkan surat keterangan seperti atas nama A sudah berubah jenis kelaminnya menjadi perempuan,” katanya. Menurutnya, transgender di luar daerah Kabupaten Bogor yang belum memiliki identitas apa pun bisa melakukan perekaman di Disdukcapil. Namun tetap harus membawa surat pengantar dari RT dan RW hingga pemerintah desa/kelurahan setempat. “Di luar Kabupaten Bogor bisa, tapi tempat tinggalnya di Kabupaten Bogor bisa lakukan perekaman. Tapi harus sesuai SOP juga, yakni membawa surat keterangan dari RT dan RW serta pemdes di tempat mereka tinggali dan nantinya kita akan proses,” terang Ani. Pada Rabu (18/8), Ani menyebutkan ada 15 transgender yang datang ke Disdukcapil Kabupaten Bogor untuk melakukan perekaman. Kebanyakan dari mereka berasal dari wilayah Bogor Barat. “Ada yang dari Leuwiliang, ada Dramaga, macam-macam. Tapi memang kebanyakan ada di Bogor Barat. Kalau perkotaan kurang. Mereka kita sambut baik dan mereka bahagia,” akunya. Ani juga menyebutkan, perekaman identitas kependudukan bagi transgender bukan tanpa kendala. Sebelumnya ada kesulitan karena mereka sulit ditemui pihak pemerintahan daerah ataupun di wilayahnya. “Mungkin takut, terus malu, ribet, susah. Jadi, selama ini juga mungkin tidak ada fasilitas dan koordinasi, tidak ada perhatian,” ujarnya. Untuk mengatasinya, Ani mengklaim pihaknya sudah gerak cepat dengan berbagai cara. Salah satunya menghubungi kaum transgender lewat RT setempat. Namun, kaum transgender itu sulit ditemui dan dihubungi. “Kalau secara pribadi, mereka nggak mau mungkin malu, tapi kita langsung hubungi dari pihak komunitasnya. Alhamdulillah, sekarang mereka sudah bisa merekam identitasnya,” ungkapnya. (cr1/c/fin/yok/py)