METROPOLITAN – Direktur Utama (Dirut) Perumda PPJ Kota Bogor, Muzakkir, me­nyikapi terkait aksi puluhan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar Blok B kawasan Pasar Kebonkembang yang meng­geruduk kantor Wali Kota Bogor, Bima Arya, pada Senin (23/8). Menurutnya, permintaan para PKL berjualan di jalan tidak dapat diakomodasi lan­taran lokasi itu bukan diperun­tukkan buat jualan, namun akses jalan orang masuk ke dalam pasar. ”Kita sudah ajak dialog ham­pir tiap hari dan selalu kasih pengertian. Sebagian mereka mau berjualan di dalam, tapi karena ada gosokan oknum-oknum provokator jadinya terpengaruh,” kata Muzakkir. ”Tapi ada juga yang taat kok, sudah masuk dan dapat ber­jualan di dalam,” sambung pria yang juga menjabat se­bagai ketua Himpunan Alum­ni IPB itu. Selain keberadaan para PKL berjualan bukan di tempat yang diperuntukkan, kebera­daan mereka juga mendapat komplain dari pedagang da­lam pasar. Di mana para pe­dagang eksisting mengeluh­kan tempat jualannya sepi, karena pembeli tidak masuk ke pasar, kumuh dan terhalang para PKL. ”Imbasnya pedagang susah bayar servis charge ke PPJ karena komoditas yang dijual relatif sama dengan yang dijual PKL tersebut,” ujarnya. Dalam kesempatan ini, Mu­zakkir meyakinkan, penertiban yang dilakukan pihaknya itu lebih ke relokasi bukan asal gusur. Sebab, setelah melaku­kan penertiban, pihaknya sudah menyiapkan solusi agar PKL bisa berjualan di Blok A, B dan F Pasar Kebonkembang. ”Kita kasih gratis 3-6 bulan awal, sampai mereka jualan baik dan ramai pengunjung,” imbuh Muzakkir. Bahkan, penertiban yang dilakukan pihaknya tidak menggunakan preman, me­lainkan dilakukan tim kea­manan Pasar Plaza Bogor. ”Itu resmi dari PPJ,” yakinnya. ”Penertiban juga (dilakukan, red) bukan saat PPKM saja, tapi mulai Januari 2021. Me­reka negosiasi minta terakhir berjualan sampai malam tak­biran Idul Fitri 2021. Baru bisa kita clearkan Juli,” tandas Muzakkir.(rez/eka/py)