Kota Bogor dalam waktu dekat bakal memiliki bus dari program Buy The Service (BTS) besutan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Sebab, proses tender disebut sudah selesai dengan konsorsium Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) sebagai pemenang tender dan tinggal menunggu realisasi Oktober. UNTUK operasional 20 unit bus dari total 75 unit bus secara bertahap, BPTJ meng­gelontorkan duit subsidi lebih dari Rp50 miliar. Tak aneh BPTJ bakal melakukan pengawasan dan evaluasi ketat atas operasional bus agar sesuai standar pelaya­nan minimal yang telah di­tetapkan. Termasuk kemun­gkinan penalti atau sanksi bila program tidak berjalan sesuai harapan. Pelaksana Tugas (Plt) Ke­pala Bagian Humas BPTJ, Budi Rahardjo, mengatakan, program ini lebih tepat di­sebut sebagai BTS alih-alih sekadar bantuan bus. Peme­nang lelang jadi operator dari program operasional bus dengan sistem bus rapid transit. Sementara armada bus akan diberikan pemerin­tah melalui BPTJ yang di­rencanakan sudah opera­sional akhir September 2021. Ia menambahkan, program BTS merupakan subsidi dari pemerintah pusat mel­alui BPTJ/Kementerian Per­hubungan. Selain dukungan bus, operasional pelayanan juga akan ditanggung BPTJ selama subsidi. “Peran BPTJ tentunya melakukan penga­wasan dan evaluasi atas operasional pelayanan bus agar sesuai standar pelaya­nan minimal yang telah di­tetapkan,” katanya saat di­hubungi Metropolitan, Rabu (1/9). Budi menegaskan, tujuan subsidi dalam bentuk BTS adalah meningkatkan kua­litas layanan angkutan umum massal agar sebanyak mun­gkin masyarakat mau me­manfaatkan angkutan umum massal. Jika layanan angku­tan umum massal berbasis di daerah khususnya di Kota Bogor sudah terstan­darisasi sesuai sistem Bus Rapid Transit (BRT), nanti­nya akan memudahkan in­tegrasi layanan se-Jabode­tabek. “Ini skema BTS, jadi sub­sidi secara keseluruhan pe­layanan baik pengadaan armada maupun operasio­nalnya. Armada secara ke­seluruhan 75 unit yang akan dioperasionalkan secara bertahap. Kalau masalah anggaran saya masih perlu nanya satker ya,” terangnya. Saat ditanya jika di tengah jalan program tidak berjalan maksimal atau pemda tidak mampu jamin keamanan sesuai PKS, ia menyebutkan penalti atau sanksi akan me­lihat hasil evaluasi terlebih dulu seperti apa. “Nanti di­lihat dulu hasil evaluasi se­perti apa,” imbuhnya. Sebelumnya, kehadiran bus program Buy The Service (BTS) dari pemerintah pusat untuk Kota Bogor semakin dekat. Meskipun sempat molor lantaran ditargetkan Agustus bisa terealisasi, se­banyak 20 unit bus BTS di­sebut bakal segera ngaspal pada Oktober. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ko­ta Bogor, Eko Prabowo. Ia mengatakan, proses ten­der yang dilakukan pemerin­tah pusat sudah rampung dan menyelesaikan tahap masa sanggah. Alhasil, pihak ketiga yang nantinya bakal mengelola operasional bus BTS ditetapkan konsorsium Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) sebagai pemenang. “Sudah ada pe­menangnya itu konsorsium PDJT. Makanya kami minta segera direalisasi, minimal pertengahan Oktober ini sudah jalan,” katanya. Dalam pelaksanaan nanti­nya, bus BTS akan menda­patkan subsidi dari Kemen­terian Perhubungan melalui Badan Pengelola Transpor­tasi Jabodetabek (BPTJ) se­kitar Rp52-55 miliar. Ia juga mengaku sudah menanda­tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan berbagai pihak, termasuk Kemenhub dalam konteks kewajiban dari Dishub Kota Bogor un­tuk menjamin kelancaran dan keamanan bus BTS. PKS tersebut, sambung dia, berlaku lima tahun. Selama ini total 75 unit bus harus bisa ngaspal. Saat ini ren­cana baru 20 bus yang akan ngaspal di dua koridor ter­lebih dulu, yakni koridor satu dan dua yang saat ini eksisting digunakan bus Transpakuan. “Jumlahnya 20 unit. Bus baru dibiayai subsidi dari Kemenhub. Nanti selama lima tahun mesti bisa kejar 75 unit yang ngaspal. Okto­ber ini akan diluncurkan. Pemenangnya dari konsor­sium dari PDJT, yakni bebe­rapa perusahaan besar bus jadi satu. Ada badan hukum angkot di Bogor juga,” jelas Danjen, sapaan karibnya. Danjen menjelaskan, pro­gram BTS tersebut nantinya akan mengubah tiga angkot menjadi satu bus berukuran tiga perempat yang nantinya bakal beroperasi di enam ko­ridor trayek angkot di Kota Bogor. Ia menilai program ini sangat baik dalam konteks penataan transportasi di Kota Bogor. Bahkan, program tersebut sesuai Perda Kota Bogor, yakni mewujudkan program konversi 3:1 yakni tiga angkot menjadi satu bus. (ryn/eka/py)