METROPOLITAN – Ang­gota DPRD Kabupaten Bogor kembali menyoroti persoalan ratusan Prasarana Sarana dan Utilitas umum (PSU) yang hingga saat ini belum disera­hkan pengembang kepada Pemerintah Kabupaten (Pem­kab) Bogor. Anggota Komisi I DPRD Ka­bupaten Bogor, Edi Kusmana, mengatakan, persoalan PSU harus menjadi perhatian Pem­kab Bogor, khususnya dinas terkait, yakni Dinas Peruma­han Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Sebab, dari 833 pengembang baru 206 yang telah menyera­hkannya. “Data terakhir yang kita dapat segitu. Ini harus segera ditindaklanjuti, karena sudah terlalu lama. Data ter­akhir ada sekitar 627 peng­embang yang belum meny­erahkannya,” katanya, Selasa (14/9). Selain itu, Edi juga menga­ku pihaknya banyak menda­patkan laporan jika ada be­berapa pengembang yang sudah kabur tanpa meny­erahkan PSU kepada Pemkab Bogor. Sehingga penghuni perumahan dirugikan ge­gara pengembang tersebut. “Ketika PSU belum disera­hkan, maka Pemkab Bogor tidak bisa melakukan apa-apa termasuk memperbaiki PSU seperti jalan atau lainnya,” paparnya. Selain kabur, lanjut Edi, ba­nyak pengembang yang bang­krut hingga tidak mampu membangun PSU. Padahal jika pengembang bangkrut harus melapor kepada Pem­kab Bogor, sehingga pemkab dapat mengambil alih. “Ka­rena ada pembiaran jadi ba­nyak PSU yang seharusnya menjadi aset Pemkab Bogor terbengkalai. Lagi-lagi masy­arakat atau penghuni peru­mahan yang dirugikan,” kata Edi. Melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem­perda), pihaknya juga telah memanggil DPKPP untuk segera menyelesaikan per­soalan ini. Sebab, persoalan PSU nantinya berkaitan dengan aset daerah. Sehingga ia ber­harap tahun ini persoalan PSU dapat terselesaikan. “Sekarang sudah berjalan. Beberapa perumahan mulai menyerahkan PSU kepada Pemkab. Dalam waktu dekat kita juga akan memanggil kembali DPKPP untuk mela­kukan evaluasi,” bebernya. (mam/eka/py)