METROPOLITAN – Tersisa tiga bulan jelang akhir tahun, serapan anggaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Bogor rupanya belum bagus-bagus amat. Dari beberapa wilayah kecamatan se-Kota Bogor, realisasi bantuan RTLH yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor masih di bawah 50 persen. Salah satunya di Kecamatan Tanahsareal. Menurut Camat Tanahsareal, Sahib Khan, untuk program RTLH di Kecamatan Tanahsareal tahun ini berasal dari APBD Kota Bogor, baik melalui program reguler via Bagian Kesejahteraan (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor maupun dari Bantuan Sosial Tidak Terencana (BSTT). Sedangkan dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Dana Alokasi Khusus (DAK) pemerintah pusat, ia mengaku belum ada yang cair dan terealisasi. “Sumbernya sama dari APBD, reguler pengajuan melalui aplikasi Sahabat dari Bagian Kesra. Kalau BSTT biasanya rumah yang kena bencana. Untuk BSPS atau DAK tahun ini di Tanahsareal belum cair. Itu via BKM,” kata Sahib kepada Metropolitan, Kamis (23/9). Berdasarkan data yang ada, dari 11 kelurahan se-Kecamatan Tanahsareal, hanya 9 kelurahan yang mengajukan Program RTLH reguler. Tahun ini Kecamatan Tanahsareal mengajukan 714 rumah untuk dibantu program RTLH regulernya. Namun hingga saat ini baru 355 rumah yang terealisasi bantuan. Sedangkan 359 rumah atau lebih dari 50 persen belum tersentuh bantuan RTLH. Sama halnya dengan pengajuan bantuan RTLH melalui BSTT, dari 45 rumah yang mengajukan baru 17 rumah yang belum terealisasi. “Yang belum terealisasi dari sektor itu ada 28 rumah,” ujar mantan sekretaris camat Bogor Timur itu. Menurutnya, ada kendala dalam program RTLH melalui APBD Kota Bogor tahun ini. Di antaranya terkait keterbatasan anggaran. Sehingga realisasinya masih jauh dari target usulan. Sahib mengakui RTLH yang diajukan tahun ini namun belum sempat terealisasi akan ditunda untuk direalisasikan tahun berikutnya. “Terkendala anggaran yang tidak cukup, ditunda untuk tahun berikutnya pencairan RTLH-nya,” paparnya. Tidak hanya di Kecamatan Tanahsareal, hal serupa terjadi di Kecamatan Bogor Utara. Menurut Camat Bogor Utara, Marse Hendra Saputra, untuk program RTLH di Kecamatan Bogor Utara tahun ini ada beberapa sumber anggaran. Di antaranya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Pusat, bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan APBD Kota Bogor. Ia merinci untuk RTLH dari APBN ada 70 unit rumah melalui BSPS dan 24 unit rumah dari DAK yang kini sedang on progres. “Lalu untuk RTLH dari Bankeu Provinsi (Jabar) ada 250 usulan RTLH, tapi belum ada yang terealisasi. Kalau dari APBD Kota Bogor, dari 866 usulan RTLH, baru terealisasi 321 RTLH,” jelasnya. “Kalau untuk ajuan 2022 belum ada karena masih rekapan. Ditambah jika tidak direalisasikan tahun ini akan diusulkan kembali jika memungkinkan,” sambungnya. Realisasi program RTLH dari APBD Kota Bogor ini sempat menuai kritik dari Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto. Atang menilai program bantuan RTLH di Kota Bogor hanya mengejar kuantitas (jumlah rumah yang dibantu, red) daripada kualitas perbaikan bagi warga penerima manfaat. Atang mencontohkan warga penerima manfaat hanya mendapatkan bantuan di bawah Rp10 juta, bahkan ada yang hanya menerima Rp5 juta. Sementara kebutuhan anggaran perbaikan rumahnya untuk menjadi layak huni lebih dari anggaran yang diberikan. Atang juga sepakat jumlah anggaran yang diberikan kepada warga penerima manfaat bantuan RTLH disesuaikan berdasarkan catatan pemeriksaan yang dilakukan Disperumkim Kota Bogor. Akan tetapi, fakta di lapangan, masih banyak keluhan dari masyarakat terkait catatan pemeriksaan yang dilakukan Disperumkim Kota Bogor. “Jadi, saya kira perlu ada duduk bersama antara perumkim, kecamatan dan DPRD bahwa standarnya seperti apa, jangan sampai yang rusaknya dibantu Rp15 juta, tapi karena ngejar kuantitas rumah banyak dibantu akhirnya hanya dibantu Rp7 juta,” pungkasnya. (ryn/eka/py)