METROPOLITAN - Proyek pembangunan Alun-Alun Kota Bogor di eks lahan Taman Topi (Taman Ade Irma Su­ryani) tidak cuma mendapat sorotan di Kota Bogor saja. Tak aneh, pekerjaan dengan nilai Rp13 miliar itu disuntik dana bantuan dari Pemerin­tah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Termasuk Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat yang memelototi dan menaruh perhatian khu­sus proyek dengan pengguna anggaran Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperum­kim) Kota Bogor itu. Hal ter­sebut diungkapkan anggota DPRD Jawa Barat daerah pe­milihan (dapil) Kota Bogor, Iwan Suryawan. Bahkan, pihaknya mewanti-wanti Pemerintah Kota (Pem­kot) Bogor melalui dinas terkait untuk menyelesaikan pembangunan sesuai target waktu yang sudah ditentukan. Mengingat progres pekerjaan ditengarai baru selesai sekitar 30 persen. Padahal, proyek Alun-Alun Kota Bogor itu di­target rampung pada 7 De­sember atau tersisa waktu kurang dari tiga bulan lagi. ”Implementasi kegiatan penataan Alun-Alun Bogor yang berasal dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kita ingatkan harus diselesaikan sesuai tahun ang­garan yang berjalan,” katanya kepada Metropolitan, Minggu (26/9). Tak hanya itu, sambung dia, ada pengawasan khusus yang dilakukan DPRD Jawa Barat terkait pengunaan anggaran pembangunan Alun-Alun Kota Bogor ini agar tepat waktu dan sesuai perenca­naan. Politisi Partai Keadilan Se­jahtera (PKS) itu menegaskan, berbagai proyek infrastruktur di Jawa Barat, termasuk pe­kerjaan Alun-Alun di Kota Bogor, akan diawasi secara khusus dari Komisi IV DPRD Jawa Barat. ”Ada (pengawasan khusus, red). Ya pengawasan khusus dari komisi terkait yaitu Komisi IV,” ujarnya. Sebelumnya, selain baru terealisasi 29 persen, proyek pembangunan Alun-Alun Kota Bogor di lahan eks Taman Topi (Taman Ade Irma Su­ryani) juga menelan ‘korban’, yakni 31 pohon yang harus ditebang. Proyek yang mem­butuhkan biaya Rp13,6 mi­liar itu pun mendapat sorotan tajam dari Ketua Dewan Per­wakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Atang Trisnanto. Ia mewanti-wanti Dinas Pe­rumahan dan Pemukiman (Disperumkim) agar secepat­nya menggeber progres pe­kerjaan yang baru 29 persen itu. Bisa dengan menambah jumlah tenaga kerja atau jum­lah peralatan. Ia merasa vo­lume pekerjaan harus terus ditingkatkan tanpa harus menurunkan kualitas dan standar pembangunan yang ada. Sehingga target selesai pada 7 Desember 2021 bisa dicapai. ”Memang harus segera di­kebut, apakah ditambah jum­lah tenaga kerja atau jumlah peralatannya. Saya kira vo­lume pekerjaan harus terus ditingkatkan tanpa harus menurunkan kualitas dan standar pembangunan yang ada, sehingga target bisa di­capai,” katanya kepada Met­ropolitan. Pria bergelar sarjana ke­hutanan di IPB itu juga me­nyoroti penebangan pohon di pembangunan alun-alun yang dilakukan Disperumkim. Ia menegaskan bakal menge­cek langsung kondisi-kondi­si tersebut. Sebab, saat ground­breaking Alun-Alun Kota Bogor dan Masjid Agung beberapa waktu lalu, pihaknya langsung menanyakan Dis­perumkim untuk memastikan berapa jumlah pohon yang ditebang. “Berapa yang ditebang, be­rapa yang dipertahankan. Saat itu kami menerima argumen­tasi bahwa pohon yang dite­bang adalah pohon yang se­cara kualitas atau kondisi sudah layak ditebang, keropos dan lainnya. Sementara yang lain tetap dipertahankan,” tegas Atang. Atang menambahkan, ada janji dari penyelenggara ang­garan bahwa pohon yang ditebang itu akan diganti. Sehingga pihaknya akan mengecek kembali, jangan sampai pembangunan fisik tersebut mengakibatkan ren­cana konservasi yang diren­canakan jadi napas Kota Bo­gor sebagai Kota Taman ma­lah terganggu. “Janji dari penyelenggara adalah pohon yang ditebang itu akan diganti. Kita akan coba cek lagi, jangan sampai nanti pembangunan fisik ini mengakibatkan rencana kon­servasi yang jadi napas Kota Bogor, Kota Taman, itu ter­ganggu. Harus kita pastikan juga harus segera dilakukan,” jelasnya. (ryn/eka/py)