METROPOLITAN - Serapan anggaran Kota Bogor secara keseluruhan hingga jelang triwulan terakhir tahun anggaran 2021 rupanya masih di angka 47 persen. Salah satunya terdampak masih rendahnya realisasi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk ribuan warga Bogor. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah. Menurutnya, proses realisasi bantuan RTLH yang bersumber dari APBD Kota Bogor itu tengah berproses pelaksanaannya. Termasuk permohonan dalam aplikasi Sahabat. “Iya kan masih berproses terus, permohonannya seperti apa, nanti di dalam aplikasi Sahabat ada prosesnya. Ya masih berproses terus lah,” katanya saat ditemui Metropolitan, baru-baru ini. Ia mengakui secara keseluruhan serapan anggaran Kota Bogor pada 2021 masih di angka 47 persen. Ada dua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang serapan anggarannya dinilai masih jeblok dan belum memuaskan. Di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperumkim) yang merupakan pengguna anggaran untuk kegiatan RTLH. “Intinya secara keseluruhan penyerapan anggaran kita masih di 47 persen. itu masih yang terendah itu (Dinas) PUPR, (Dinas) Perumkim,” tuturnya. Ia menjelaskan, masih rendahnya serapan anggaran kedua SKPD itu lantaran banyak kegiatan yang masih berjalan. Terlebih pekerjaan fisik atau konstruksi. “Ada yang baru ikat kontrak, baru uang muka yang diambil, dan sebagainya. Nah nanti sekitar Oktober-November itu akan pencairan termin, kalau sudah pencairan termin, angkanya akan naik. Termasuk juga RTLH, itu juga saat sudah dimulai ini (pencairan termin), itu biasanya akan naik,” tandas Syarifah. Menurutnya, beberapa SKPD yang punya serapan anggaran masih rendah, tidak akan dijatuhi sanksi. Namun, kata dia, serapan anggaran rendah atau lambat tentu akan mempengaruhi nilai dalam kinerja. Ada ukuran untuk anggaran tertentu dan berapa yang sudah terlaksana. “Kalau sanksi tidak, tapi itu akan mempengaruhi di kinerja, karena di dalam proses itu ada kinerjanya berapa, dan lainnya. Ada ukuranya. Misalnya SKPD ini dapat anggaran sekian, terpenuhinya berapa, itu ada nilai dalam kinerjanya,” papar mantan kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor itu. Sebelumnya, Kabid Pertamanan PJU dan Dekorasi Kota Disperumkim Kota Bogor, Muhamad Hutri, menururkan, saat ini pihaknya sudah melakukan pencairan untuk 3 ribu dari total 6.500 unit RTLH yang telah lolos verifikasi dan siap dibayarkan. Dengan total anggaran sekira Rp45 Miliar. Pihaknya pun sesumbar bisa mengejar target pencairan untuk 100 unit RTLH di sisa tahun 2021 ini. Dengan asumsi setiap RTLH dijatah pagu sebesar Rp17,5 juta per unit. “Jadi dengan sisa 3.500 unit RTLH yang belum cair, perlu waktu sekitar 35 hari. Kalau nilai bantuannya beda-beda, minimal Rp10 juta dan maksimal Rp17 juta. Tergantung kategori kerusakannya,” tandas Hutri. Meskipun masih banyak yang belum terealisasi pada tahun ini, ia mengklaim bahwa pencairan RTLH sejauh ini hanya terkendala pada penyesuaian Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). “Ya, karena proses pencairan melalui mekanisme SIPD, jadi per Juni mulai proses pencairan, targetnya 100 unit perhari tetapi kenyataanya sehari bisa mencapai 150 unit,” tambahnya. Dari total 6.500 unit yang telah lolos verifikasi, kata dia, merupakan pengajuan tahun lalu yang proses masih dilakukan di Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat (Adkesra) Setda Kota Bogor. “Kalau tahun lalu, Adkesra sebagai leading sektor dan kami baru tahun ini menangani RTLH, jadi istilahnya kami hanya juru bayar saja,” cetus Hutri. Untuk pengajuan tahun depan, sambug dia, baru sepenuhnya dilaksanakan di Disperumkim. Mulai dari pendaftaran, verifikasi hingga pencairan. Berdasarkan Rencana Kerja (Kerja) 2022, ada sekitar 4.300 unit dengan anggaran kurang lebih di angka Rp44 miliar. Dijelaskannya bahwa penerima bantuan harus memenuhi administrasi dan teknis. Untuk syarat administrasi misalnya domisili, KTP KK dan sebagainya termasuk alas hak rumah. “Kalau teknis akan dilihat dari kerusakan bangunan, kadang posisi rumah berada di sepadan sungai atau rumah tidak dikuasai secara pribadi atau ngontrak dan sebagainya, itu tidak bisa kita bantu,” ungkapnya. Sesuai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode hingga 2024 harus menyelesaikan sebanyak 20 ribu unit RTLH dan mulai 2020 pihaknya melakukan kolaborasi program mulai APBD, APBN dan APBD Provinsi. Jadi, kata dia, dari dua tahun ke belakang sejak 2020-202 pemkot telah menangani 13 ribu unit RTLH dengan berbagai sumber biaya dari APBN melalui program BSPS, DAK Rutilahu dan bantuan gubernur serta Pemkot Bansos RTLH. “Selama 3 tahun ke depan kita punya PR 7 ribu, sehingga ke depan target kita bukan hanya dari unsur kuantitas, tetapi juga kualitas dari bangunan itu sendiri,” tukasnya. (ryn/eka/py)