Bus program Buy The Service (BTS) besutan pemerintah pusat melalui Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor resmi mengaspal di Kota Bogor. Soft launching berlangsung di Balai Kota Bogor, Selasa (2/11). Wali Kota Bogor Bima Arya, Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Polana B Pramesti, Forkopimda hingga artis ibu kota, Wika Salim, hadir dalam peluncuran bus yang dinamakan Biskita Trans Pakuan itu. BIMA Arya mengatakan, hadirnya bus ini sebagai babak baru sistem transportasi publik di Kota Bogor, termasuk perpanjangan konversi tiga angkot diganti menjadi satu bus. Selain itu, mengaspalnya Biskita Trans Pakuan ini juga menjadi tanda memulai kebiasaan dan budaya baru. Misalnya, membiasakan angkutan massal dan penumpang untuk berhenti pada tempatnya, menyetop bus di shelter, penggunaan aplikasi untuk tahu lokasi bus hingga membiasakan tidak membuang sampah dalam angkutan umum serta membiasakan pembayaran nontunai. “Nggak cuma busnya baru, kita juga mulai kebiasaan baru, budaya baru. Biasakan berhenti pada tempatnya, setop bus di shelter, nggak buang sampah di bus, membiasakan sopir nggak menggoda penumpang, sopir taat standar pelayanan hingga membiasakan pembayaran nontunai,” katanya, Selasa (2/11). Ia berharap program ini berjalan lancar hingga nanti pada akhir November bisa mengaspal 49 unit Biskita Trans Pakuan di empat koridor se-Kota Bogor serta bisa diresmikan Menteri Perhubungan, Budi Sumadikarya. Bima Arya bersama stakeholder pun menyempatkan diri menjajal perjalanan dari Balai Kota Bogor menuju Ciparigi. Ia mengklaim dalam perjalanan Biskita Trans Pakuan tidak ada kendala berarti. “Hambatan? Nggak ada sih, lancar semua,” imbuhnya. Mulai beroperasinya bus program BTS di Kota Bogor itu memancing reaksi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor. Salah satunya Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Zaenul Mutaqin (ZM). Ia mewanti-wanti agar Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Wali Kota Bogor Bima Arya bisa mengelola operasional bus baru ini dengan baik dan hati-hati. Sebab, ia khawatir jika tidak dikelola dan dirawat dengan baik, nasibnya bakal sama seperti bus Trans Pakuan yang lebih dulu beroperasi oleh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) Kota Bogor. Yakni menjadi bangkai dan terbengkalai di Terminal Bubulak. “Pemkot harus serius dan konsisten dalam mengelola moda transportasi massal ini. Program BTS harus sejalan dengan komitmen konversi angkot ke bus. Sebab, tujuannya mengurangi kemacetan tanpa mengurangi pelayanan transportasi kepada masyarakat. Jangan sampai terulang pengalaman pengelolaan Trans Pakuan terdahulu yang dianggap gagal dan malah menyisakan masalah,” katanya. Selain itu, ia juga meminta Pemkot Bogor jangan terlelap dalam euforia seremonial datangnya bus dengan nama Biskita Trans Pakuan itu. Namun harus memperhatikan perawatan bus-bus yang direncanakan ngaspal di empat koridor tersebut. “Jangan terlelap dalam euforia, perawatan bus harus diperhatikan. Terlebih bus ini masih full subsidi pemerintah karena gratis. Jangan sampai nanti di akhir tahun malah rusak,” ujar ZM. Pria yang juga ketua Fraksi PPP DPRD Kota Bogor itu mendukung keberadaan bus program BTS di Kota Bogor. Namun, ia mewanti-wanti wali kota agar kehadiran bus ini sejalan dengan program rerouting dan reduksi angkot yang menjadi satu-satunya persoalan yang belum terselesaikan hingga periode kedua kepemimpinan Bima Arya. Tak hanya itu, ZM juga mengingatkan Pemkot Bogor agar memerhatikan nasib sopir angkot yang diproyeksikan jadi sopir bus. Walau bagaimanapun konversi angkot ini pasti berpengaruh terhadap hilangnya mata pencaharian bagi sebagian sopir angkot yang tidak terakomodasi menjadi sopir Biskita Trans Pakuan. “Tidak mungkin seluruh sopir angkot bisa beralih menjadi sopir bus, karena jumlah bus jauh lebih sedikit dari jumlah angkot yang dikonversi. Ini masalah yang akan timbul dan tentu saja harus dicarikan solusinya oleh pemkot,” tegasnya. Ia menambahkan, pengelolaan Biskita Trans Pakuan ini bakal dikelola konsorsium PDJT, selagi Pemkot Bogor melakukan restrukturisasi terhadap perusahaan yang didirikan sejak 2006 ini. ZM berharap dana dari pemerintah pusat bisa dikelola dengan baik, sehingga menghadirkan kenyamanan dan rasa aman kepada warga Kota Bogor dalam menggunakan moda transportasi massal tersebut. “Dana puluhan miliar untuk mengoperasikan BTS ini harus dikelola dengan baik. Nantinya kami akan menggunakan hak pengawasan kami untuk memastikan anggarannya tepat guna,” tandasnya. (ryn/eka/py)