METROPOLITAN - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali menyurati pemerintah pusat melalui Kemen­terian Perhubungan (Kemenhub) terkait rencana pembangunan Stasiun Sukaresmi di Kecamatan Tanah­sareal, Kota Bogor. Sebab, sejak dua kali bersurat pada 2016 dan 2017, belum ada kepastian ter­kait rencana pembangunan Stasiun Su­karesmi. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap­peda) Kota Bogor, Rudy Mas­hudi, menjelaskan, Pemkot Bogor sudah kembali bersu­rat kepada Kemenhub per 6 Desember 2021 yang isinya mengingatkan kembali ter­kait rencana pembangunan Stasiun Sukaresmi yang per­nah disampaikan pada 2016 dan 2017. “Kita mengingatkan lagi soal kelanjutan rencana itu. Lahannya sudah dibebaskan dan di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor yang baru juga sudah disam­paikan bahwa lahan itu pe­runtukannya masih untuk Stasiun Sukaresmi,” katanya. Rudy menjelaskan, Pemkot Bogor sendiri sudah membe­baskan lahan seluas 1,6 hek­tare pada 2017. Selain itu, pemkot juga sudah menyiap­kan infrastruktur penunjang, seperti pembangunan jalan, demi menunjukkan keseriu­san Pemkot Bogor dalam rencana membangun Stasiun Sukaresmi. “Nah, pemkot sudah bebaskan 1,6 hektare pada 2017 untuk kebutuhan itu. Kemudian kita juga sudah siapkan infrastruktur aksesi­bilitasnya. Itu bukti keseriusan kita, kita ingin wujud Stasiun Sukaresmi,” tuturnya. Jika nanti terealisasi, sam­bung Rudy, maka pekerjaan fisik akan dibangun Direkto­rat Jenderal (Dirjen) Perkere­taapian sebagai regulator. Sedangkan PT Kereta Api Indonesia (KAI) berperan sebagai operator. Terkait aset nantinya bakal ada beberapa skema. “Pertama bisa jadi kita hibahkan ke mereka atau mereka yang hibahkan ke kita atau lainnya. Makanya kita berharap ada koordinasi dan ada pengelolaan bersama Transit Oriented Development (TOD) itu,” terangnya. Rudy menjelaskan, rencana pemkot membangun Stasiun Sukaresmi di antaranya untuk mengurangi kepadatan per­gerakan orang di pusat kota. Di mana saat ini pergerakan penumpang commuter line menuju Bogor berakhir di Stasiun Bogor, sehingga ada kepadatan di tengah kota. “Kita melihat dengan freku­ensi kereta semakin banyak, pergerakan orang semakin banyak, ratusan ribu penum­pang rata-rata harian, maka harus ada distribusi pergerakan orang. Nah, kita berharap semua tidak masuk tengah kota. Se­hingga harus ada stasiun pe­rantara antara Stasiun Cilebut dengan Stasiun Bogor,” jelasnya. Terlebih, tambah Rudy, Pem­kot Bogor sudah melakukan pembebasan lahan dan pembangunan jalan penun­jang. Sehingga saat sudah terbangun, pergerakan orang menjadi terintegrasi dan tidak semua ke pusat kota. “Kalau semua ke pusat kota kan ma­cet, maka kita berharap ke­tika ini terbangun, orang dari Bogor Barat, Tanahsa­real dan Bogor Utara turun di situ (Stasiun Sukaresmi, red), nanti disambung dengan Biskita Transpakuan untuk sampai ke tempat tujuan,” tukasnya. Sementara itu, desain awal Stasiun Sukaresmi sudah ada sejak 2016 dan diperkirakan ada perubahan atau penye­suaian jika pembangunan terealisasi. Hal tersebut di­ungkapkan Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim. Menurutnya, PT KAI sempat menyampaikan alasan belum terealisasikannya rencana pembangunan Stoplet Suka­resmi. Di antaranya karena pandemi Covid-19, di mana PT KAI harus memprioritas­kan beberapa hal lain dari anggaran yang ada. Alhasil, wacana tersebut sempat ter­bengkalai. Tetapi dengan pertemuan beberapa waktu lalu, ada sedikit harapan ren­cana untuk meneruskan ren­cana pembangunan stoplet tersebut. “Jika Stoplet Sukaresmi tidak dapat terealisasi, Pemkot Bo­gor memiliki rencana lain. Yakni dengan membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) di lahan itu,” tutupnya. (ryn/eka/py)