METROPOLITAN - Diharapkan bisa rampung tepat waktu, proyek revitalisasi Masjid Agung, Kota Bogor, justru mengalami keterlambatan pada tahun anggaran 2021. Bahkan, kontraktor bakal didenda Rp1,5 miliar lantaran memperpanjang waktu kerja 50 hari setelah tenggat waktu kontrak akhir Desember ini. Hal tersebut mendapat respons dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Atang Trisnanto. Ia menyayangkan keterlambatan itu bakal berpengaruh terhadap penyelesaian pembangunan Masjid Agung pada tahun anggaran berikutnya. “Masalah denda keterlambatan memang harus dipenuhi sesuai aturan yang berlaku. Tapi sayangnya keterlambatan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penyelesaian pembangunan Masjid Agung,” katanya kepada Metropolitan, Rabu (22/12). Padahal, sambung dia, DPRD bersama Pemkot Bogor sepakat menganggarkan uang rakyat Rp27,6 miliar pada APBD 2022 untuk pekerjaan interior dan lanjutan penyelesaian. Adanya keterlambatan ini tentu berakibat pada rencana pekerjaan itu tidak bisa segera ditenderkan jika pekerjaan sekarang belum selesai. “Meskipun ada aturan denda, saya kira harus didorong untuk penyelesaian tidak menunggu 50 hari kerja. Terlalu lama. Kalau bisa lebih cepat akan lebih bagus,” tandas politisi PKS itu. Sehingga, tambah dia, pekerjaan bisa cepat selesai dan bisa lanjut proses pembangunan tahun berikutnya. Selain itu, pelaksana juga tidak terkena denda terlalu besar. “Harus ada langkah-langkah ekstra, dengan penambahan alat, tenaga kerja, jam kerja, pencarian bahan dari berbagai vendor maupun hal-hal teknis yang lain,” tegas Atang. Sebelumnya, dengan biaya Rp32 miliar, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melanjutkan revitalisasi Masjid Agung pada tahun anggaran 2021. Sayangnya, progres pekerjaan tidak berjalan mulus lantaran dipastikan bakal ada keterlambatan hingga sanksi denda kepada kontraktor. Hal itu diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah. Ia mengaku sudah melakukan monitoring dan survei. Hasilnya, pelaksana didenda kurang lebih Rp1,5 miliar karena bakal ada keterlambatan 50 hari kerja atau lebih dari dua bulan sejak tenggat akhir kontrak. “Masjid Agung kita sudah monitor. Sebelum saya ke sana, konsultan pengawas, konsultan perencana, kontraktor, PPK dan Inspektorat sudah rembukan. Melihat pertimbangan banyak hal yang ada sekarang, pilihannya menambah (perpanjangan waktu kerja),” katanya saat ditemui Metropolitan di Stasiun Bogor, Selasa (21/12). Menurutnya, hal itu diperbolehkan dalam aturan pengadaan barang jasa yakni adendum atau perpanjangan 50 hari kerja. “Konsekuensinya adalah kontraktor didenda satu permil per hari, sampai 5 persen. Jadi kira-kira kurang lebih mereka kena denda Rp1,5 miliar totalnya, sampai 50 hari kerja perpanjangan,” jelas Syarifah. Mantan kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor juga tidak menampik adanya kemungkinan bentuk sanksi lain selain denda, yakni mem-blacklist kontraktor jika saat perpanjangan nanti tidak juga rampung sampai selesai. “Memang di dalam ketentuannya denda. Kalau misalnya nanti dia tidak bisa selesai, mungkin itu dipertimbangkan ya. Makanya kita ingatkan. Harus selesai bayar denda. Kalau misalnya tidak selesai juga, maka itu bisa di-blacklist kalau tidak selesai dalam 50 hari itu,” tuntas Syarifah. (ryn/eka/py)