Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor meminta Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub), membangunkan Stasiun Sukaresmi tahun ini. Sebab, PT Kereta Api Indonesia (KAI) saat ini telah membuatkan Detail Engineering Design (DED) Stasiun Sukaresmi di Jalan Arteri, Kecamatan Tanahsareal Kota Bogor itu. KEPALA Bappeda Kota Bo­gor, Rudy Mashudi, menutur­kan, sebenarnya pada 2020 Kemenhub sudah mau menganggarkan pembangu­nan Stasiun Sukaresmi ini. Akan tetapi batal terlaksana karena anggaran Kemenhub terkena kebijakan refocusing dari Pemerintah Pusat, se­hingga dialihkan ke kegiatan yang lebih prioritas menurut Kemenhub. Meski begitu, karena saat ini mulai stabil, Pemkot Bogor meminta ren­cana pembangunan Stasiun Sukaresmi dapat dilaksanakan tahun ini. Apalagi, PT KAI sudah membuatkan DED pembangunan stasiun baru tersebut. “Pada 2020 sudah mau di­anggarkan dan sudah (ada) DED dari PT KAI, tapi kena refocusing. Nah sekarang kita minta Pusat membangun­kan (Stasiun Sukaresmi, red), karena kita sudah berkontri­busi lahan dan jalan, itu tidak sederhana dan tidak murah. Kita minta 2022 sudah ada aksi (pembangunan),” kata Rudy, Rabu (5/1). Menurutnya, memang ada opsi lain untuk membangun Stasiun Sukaresmi tanpa men­gharapkan anggaran dari Pemerintah Pusat. Yaitu, dengan APBD Kota Bogor ataupun melibatkan swasta dalam pembangunan ini. Akan tetapi, karena angga­ran Kota Bogor terbatas, se­mentara transportasi di Kota Bogor tidak bisa berdiri sen­diri apalagi kewenangan ke­reta api adanya di Pemerintah Pusat, pihaknya masih men­gharapkan pembangunan Stasiun Sukaresmi dapat di­anggarkan Kemenhub. Apalagi, sesuai Surat Wali Kota Bogor tertanggal 6 De­sember 2021 yang sudah disampaikan ke Kemenhub terkait usulan pembangunan Stasiun Sukaresmi, bahwa pembangunan stasiun ini sudah masuk Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RIJT). Lalu, sesuai Perda No­mor 6 Tahun 2021 Kota Bogor tentang RTRW bahwa kawa­san Sukaresmi sudah masuk ke kawasan Transit Oriented Development (TOD). “Saya tegaskan anggaran daerah Kota Bogor terbatas. Oleh karena itu, kita minta pusat membangunkan Sta­siun Sukaresmi,” ucap Rudy. “Kita minta dibangunkan karena beban lalu lintas kota sudah cukup berat, kita juga ingatkan sudah pernah bikin surat (permintaan membangun Stasiun Sukaresmi) ke me­reka tiga kali (terakhir 6 De­sember 2021), kita ingatkan lagi sekarang,” sambungnya. Saat ditanya apakah sudah ada tanggapan terkait usulan pembangunan Stasiun Suka­resmi dari Kemenhub, Rudy mengaku secara tertulis belum ada, namun dukungan se­cara lisan sudah disampaikan BPTJ hingga Dirjen Perkere­taapian. “Belum ada, tapi secara lisan kita didukung BPTJ dan Dirjen Perkeretaapian. Karena kita bilang transportasi di Kota Bo­gor tidak bisa berdiri sendiri apalagi kewenangan kereta api adanya di Pusat,” imbuh Rudy. Belum lagi, sambung Rudy, berdasarkan data yang didapat dari Kepala Stasiun Bogor, rata-rata penumpang harian di Stasiun Bogor menyentuh 90 ribu orang per hari. Maka apabila pengembangan kota ini tidak diantisipasi sejak jauh-jauh hari, pusat Kota Bogor akan lumpuh dengan perkembangan mobilitas warga yang ke satu titik. “Ini yang harus diantisipasi, apalagi dengan perkembangan Dramaga dan wilayah Barat di Kabupaten Bogor saat ini. Oleh karena itu, kita mende­sain dan merencanakan pembangunan Stasiun Suka­resmi untuk bisa memecah pergerakan orang,” bebernya. “Jika jadi 50-60 persen per­gerakan orang akan berhen­ti di Sukaresmi, karena Bogor Barat, Bogor Utara dan Tanah­sareal terkoneksi dengan Biskita. Artinya tidak semua orang akan turun di Stasiun Bogor,” lanjutnya. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kem­bali menyurati pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait rencana pembangunan Stasiun Sukaresmi di Kecama­tan Tanahsareal, Kota Bogor. Sebab, sejak dua kali bersurat pada 2016 dan 2017 belum ada kepastian terkait rencana pembangunan Stasiun Suka­resmi tersebut. (rez/eka/py)