METROPOLITAN – Biskita Transpakuan berhenti beroperasi untuk sementara sejak 1 Januari. Hal ini menyusul keputusan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) yang akan mengevaluasi Program Buy The Service (BTS) tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor pun menagih laporan Perusa­haan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) seba­gai operator selama Biskita Transpakuan mengaspal kurang lebih dua bulan. Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Rusli Prihatevy, mengatakan, pihaknya ingin me­manfaatkan waktu saat penyeto­pan operasional ini untuk mela­kukan evaluasi terhadap Biskita Transpakuan. “Dengan berhenti beroperasinya Biskita, DPRD meminta PDJT meny­ampaikan laporan operasio­nal Biskita Transpakuan,” katanya, Rabu (5/1). ­ Ia menambahkan, laporan tersebut bertujuan untuk mengkalkulasi biaya opera­sional Biskita Transpakuan selama mengaspal. Sehingga saat nanti ditetapkan tarif sudah sesuai kebutuhan ope­rasional dan daya beli masy­arakat di Kota Bogor. Plus, menghasilkan keuntungan pendapatan bagi PDJT. “Jangan sampai nantinya Biskita Transpakuan malah jadi beban Anggaran Penda­patan Belanja Daerah (APBD) karena tidak berbanding lurus antara pendapatan dan biaya perawatan. Ini harus diper­hitungkan,” tegas politisi Gol­kar itu. Selain laporan Biskita Trans­pakuan, Rusli menuturkan, pihaknya juga akan meminta business plan dari direktur baru PDJT. Ia menilai ada potensi tambahan pendapa­tan dari kehadiran Biskita Transpakuan selain dari pen­jualan tiket. “Tentu (salah satunya, red) iklan bisa menjadi sumber pendapatan selain penjualan tiket. Pemasangan iklan di shelter dan bus harus dimak­simalkan. Namun tentunya harus sesuai regulasi yang ada,” terangnya. Saat disinggung soal penyeto­pan operasional Biskita Trans­pakuan yang dinilai dilakukan secara mendadak, Rusli me­minta PDJT dan Dinas Per­hubungan (Dishub) Kota Bogor lebih memperhatikan sosialisasi kepada masyarakat. Sebab, berdasarkan hasil pantauannya, beberapa hari setelah pemberhentian ope­rasional Biskita Transpakuan masih banyak masyarakat yang menanti kehadiran Biskita di beberapa halte. “Masalah sosialisasi dan informasi harus diperhatikan. Jangan sampai malah jadi masalah di kemudian hari yang membuat masyarakat enggan menggunakan Biski­ta Transpakuan saat sudah beroperasi lagi,” tuntas Rusli. (ryn/eka/py)