METROPOLITAN - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, meminta aparat berwenang meninda­klanjuti informasi temuan bantuan berupa telur busuk pada penyaluran Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bogor. Jika ditemukan unsur ke­sengajaan, kasus tersebut harus diproses sesuai ke­tentuan hukum yang ber­laku. ”Terkait BPNT isi sem­bako kurang layak, kita minta aparat berwenang melakukan penyelidikan, apakah ada unsur kelalaian atau kesengajaan,” ujar Rudy, Senin (31/2). Rudy juga meminta apa­bila hasil penyelidikan di­temukan unsur ketidaksenga­jaan karena jumlah yang disalurkan banyak dan peny­edia jasa sudah mengganti­nya saat itu juga, maka harus dijadikan pelajaran bersama. “Tapi kalau ada unsur ke­lalaian, diganti kepada ma­syarakat setelah ramai di­beritakan misalnya atau lebih ke faktor kesengajaan penyedia jasa, maka aparat hukum harus bertindak te­gas dan memproses masalah ini. Sebab, ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya warga kurang mampu,” tegasnya. Dengan tegas, Rudy juga mengingatkan siapa pun yang ’bermain-main’ dengan bantuan untuk masyarakat kurang mampu di Kabupa­ten Bogor harus berhadapan dengan hukum. Untuk itu, ia meminta masyarakat ikut mengawasi penyaluran BPNT dan melaporkannya ke penegak hukum jika me­mang terjadi kecurangan. “BPNT itu nilainya hanya Rp200 ribu dalam bentuk paket sembako, jumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka satu bu­lan penuh. Jadi, jangan coba-coba berlaku curang, karena akan berhadapan bukan hanya dengan hukum ne­gara, tapi juga hukum Tuhan,” tandasnya. (eka/py)