Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak menyediakan paket bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang terpapar Covid-19. SEKRETARIS Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Bogor, Supriyadi, mengatakan, awal 2022 ini pihaknya tidak menganggarkan bansos bagi masyarakat yang terkonfir­masi positif Covid-19, khus­usnya masyarakat yang mela­kukan isolasi mandiri (isoman). “Beberapa bulan lalu pada 2021, Dinas Sosial mengang­garkan bantuan sosial untuk masyarakat yang isoman, tapi pada 2022 belum ada anggarannya,” katanya. Supriyadi menuturkan, pi­haknya akan merekomenda­sikan kepada kepala daerah untuk menganggarkan kem­bali bansos untuk masyarakat yang melakukan isoman. “Keputusannya kan di ke­pala daerah. Kita akan mem­berikan rekomendasi kepada bupati untuk nominal dan kuantitas bansos tergantung kebijakan kepala daerah,” sambungnya. Sebelumnya, Bupati Bogor, Ade Yasin, memastikan bahwa Pemkab Bogor tidak akan menganggarkan bantuan so­sial (bansos) kepada masy­arakat pada 2022 ini. Men­urutnya, bansos dari pemerin­tah pusat dan Pemprov Jawa Barat sudah cukup. “Tapi, kita siapkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), seperti untuk bencana alam dan lainnya. Termasuk untuk bansos jika memang dibutu­hkan,” katanya. Ia beralasan Pemkab Bogor tidak menyiapkan alokasi khusus bansos lantaran pe­merintah pusat melalui Ke­menterian Sosial (Kemensos) telah menyiapkan anggaran dan Pemprov Jabar pun se­tali tiga uang. “Jadi, kalau ke bansos semua, nanti sektor lain tidak kebagian. Jangan tergantung bansos. Kan sudah ada dari pusat dan provinsi. Kalau semua ke bansos yang lain tidak terakomodasi,” pa­parnya. Ade Yasin mengakui Pemkab Bogor memiliki Program Satu Miliar Satu Desa (Sa­misade) yang dirasa bisa membantu masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi yang tak kunjung usai. “Samisade itu seman­gatnya pada karya. Jadi, uang dikelola desa untuk membangun infrastruktur, tapi dikerjakan masyarakat. Nanti mereka dibayar pakai samisade,” ungkapnya. (mam/ eka/py)