Kabar kurang menyenangkan datang bagi Kota Bogor. Pemprov DKI Jakarta dikabarkan menolak usulan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terkait permohonan bantuan pengadaan sepuluh unit bus listrik. HAL tersebut dikatakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, Eko Prabowo. “Pemkot Bogor memang mengajukan bantuan keuangan (bankeu) ke Pemprov DKI, pengajuannya bus listrik, namun ditolak,” terang pria yang akrab disapa Danjen itu, Kamis (18/8). Mantan kasatpol PP Kota Bogor itu sendiri tidak membeberkan alasan Pemprov DKI Jakarta menolak usulan Pemkot Bogor yang meminta Bankeu terkait pengadaan bus listrik di wilayahnya. Namun, Danjen menduga penolakan tersebut berkaitan dengan operasional bus DKI Jakarta yang sudah berjalan selama ini di Bogor. “Ini kan DKI juga transportasi Jabodetabek-nya, AKTB-nya masuk juga ke Bogor. Kemungkinan ini alasannya,” ujarnya. Meski ditolak, Danjen mengaku bakal mempertimbangkan untuk mengusulkan kembali Bankeu ke DKI Jakarta terkait pengadaan bantuan sepuluh unit bus di Kota Bogor. Sebab, saat ini Pemprov DKI Jakarta informasinya masih menyisir Bankeu untuk beberapa daerah. “Kenapa tidak sepuluh unit (bus listrik, red) dioptimalkan, bisa saja namanya campaign (pengurangan emisi, red), jalur pengisian bus dikelola PDJT, kita sempat tanya bantuannya ke kita salah nggak? Kan bisa saja meminta bus sekolah ramah lingkungan dan segala macam,” terangnya. Sementara usulan pengadaan kendaraan angkutan umum listrik tersebut sebagai upaya mengurangi polusi udara di Kota Bogor. Apalagi, bus listrik sendiri saat ini merupakan program Pemkot Bogor untuk mendukung Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan. Diketahui, Pemkot Bogor mengusulkan Bankeu ke Pemprov DKI Jakarta pada 2022 untuk pengadaan sepuluh unit bus listrik sebesar Rp65 miliar. “Asumsi harga per unitnya sebesar Rp6,5 miliar. Memang bus yang diusulkan untuk pengadaan adalah bus berukuran besar,” ungkapnya. “Kira ikhtiar, sekarang fokus ke transportasi (Bankeu, red) untuk saat ini,” sambungnya. Sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengusulkan anggaran bantuan keuangan tahun ini ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp230 miliar. Beberapa dukungan yang usulkan ke Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan antara lain; pertama, usulan arm roll dan dump truk untuk penanganan sampah Sungai Ciliwung yang diusulkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Kedua, pengajuan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terkait revitalisasi beberapa kolam retensi sebagai penanganan banjir yang kerap terjadi di DKI Jakarta. Ketiga, pengajuan untuk pengadaan sepuluh unit bus listrik dan park and ride di Terminal Bubulak yang diusulkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bappeda, Rudy Mashudi, mengatakan, proses pengajuan bantuan tersebut saat ini masuk fase ketiga, setelah sebelumnya melalui usulan dan tahapan verifikasi. “Kita masuk fase ketiga, yakni ekspos secara online, pemprov menanggapi apa yang disampaikan kita,” kata Rudy, Minggu (10/7). Berdasarkan ekspos yang disampaikan tiga dinas tersebut, Rudy memaparkan bahwa kebutuhan pembangunan park and ride berkaitan dengan tingginya mobilisasi warga ke DKI Jakarta setiap harinya. “Terminal Bubulak sudah jadi hub origin-destination atau tujuan asal pergerakan ke DKI Jakarta. Pertama, Rawamangun, Pasar Minggu, Tanjukperiuk, setidaknya ada empat tujuan yang sekarang sudah berjalan,” kata Rudy. Sedangkan untuk pengajuan sepuluh unit bus, sambung Rudy, sebagai dukungan dalam mewujudkan program transportasi Kota Bogor berkelanjutan yang ramah lingkungan. Rencananya, Pemprov DKI Jakarta melakukan rapat internal yang dilakukan pekan ini atau pekan depan untuk menentukan pengajuan tersebut. Ia berharap tiga usulan itu dapat disetujui Anies, mengingat bantuan yang diterima Pemprov DKI Jakarta terakhir pada 2018. Selama kurun waktu 2019 hingga 2022, Pemprov DKI Jakarta tidak menganggarkan bantuan untuk daerah penyangga. Sedangkan sejak 2020 mengingat saat itu dilanda pandemi Covid-19. “Artinya, sudah lama sekali, bantuan terakhir untuk pembangunan kolam retensi Cibuluh sebesar Rp10 miliar dan belum ada bantuan lagi. Kita berharap usulan itu disetujui. Pertimbangannya kan memang harus berdampak pada DKI Jakarta,” ujarnya. “Persis pertanyaan mereka yang berdampak ke kita (DKI Jakarta, red) apa? Kita bilang kalau Terminal Bubulak rapi bagus, orang ke Jakarta lebih enak naik JR Connection bayar Rp30 ribu, bisa tidur bolak-balik dibanding bawa mobil macet, di Jakarta menambah beban. Secara nasional itu yang saya sampaikan,” sambung pria yang kerap olah raga bulu tangkis itu. Diketahui, pengajuan anggaran sebesar Rp230 miliar untuk direalisasikan pada 2023 itu melingkupi 15 kegiatan. (rez/eka/py)