METROPOLITAN - Tahun ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor hanya mendapatkan Rp93,8 miliar Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat.
Hal itu turun berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya. “Jumlah itu diketahui menurun dibanding 2022 sebesar Rp123 miliar. Lalu, pada 2021 sebesar Rp360 miliar dan pada 2020 Rp250 miliar,” terang anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kabupaten Bogor, Asep Wahyuwijaya.
Dengan bankeu yang minim, sambung Asep, dipastikan kelanjutan pembangunan RSUD Parung bakal tertunda. Apalagi, pemkab tidak menganggarkan dalam APBD untuk kelanjutan pembangunan rumah sakit tersebut.
Ia meminta Pemkab Bogor mempertimbangkan untuk melanjutkan pembangunan RSUD Parung. “Jika pemkab masih merasa berkewajiban memenuhi visi-misi dan melunasi janji politik kepala daerahnya membangunkan rumah sakit kepada warga di Bogor Utara (RSUD Parung), silahkan mencari sumbernya dari tempat lain,” ungkapnya.
“Hanya menurut hemat saya, tentu menjadi lain masalahnya kalau dalam RPJMD Kabupaten Bogor itu sendiri targetnya adalah cukup dibuatkan klinik utama (yang sudah diresmikan), maka visi-misi dan janji politiknya sudah dilunasi,” sambung pria yang akrab disapa AW itu.
Dari total Bankeu Pemprov Jabar tersebut, jelas AW, paling besar diberikan untuk Jaminan Kesehatan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten Bogor sebesar Rp43,675 miliar. Kemudian untuk pengembangan SPAM Regional Antardesa dan Pembangunan Tangki Septik Individual sebesar Rp21,575 miliar.
Selain itu, Bankeu tersebut juga untuk pengadaan media digital di lingkungan Disdik Kabupaten Bogor sebesar Rp12,9 miliar dan pembangunan command centre sebesar Rp5 miliar. Lalu, penataan kawasan kumuh sebesar Rp3,34 miliar, pengadaan alkes untuk puskesmas di daerah perbatasan sebesar Rp2,73 miliar, pemberdayaan keluarga miskin melalui usaha ternak ayam petelur berbasis komunitas sebesar Rp1,67 miliar, pemeriksaan anemia pada remaja putri dan ibu hamil beserta pengadaan alatnya sebesar Rp1,3 miliar.
Tak hanya itu, bantuan tersebut juga disalurkan untuk Bulan Bakti Siliwangi dan Gotong-royong sebesar Rp625 juta, TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) sebesar Rp600 juta dan peningkatan kesejahteraan guru bantu SD negeri di daerah terpencil sebesar Rp448,8 juta.
Meski begitu, AW menyebut Bankeu Pemprov Jabar untuk Kabupaten Bogor tahun ini tersebar dan cukup merata. “Jadi, meski besaran bantuan semakin menurun, saya melihat bantuan keuangan tahun ini lebih tersebar dan kegiatan yang berdampak langsung pada warganya pun lebih beragam. Karena itu, saya berharap kegiatannya bisa segera ditindaklanjuti secara cepat dan dengan kualitas yang patut agar warga penerima dapat segera menikmati manfaatnya,” ungkapnya. (mam/eka/py)