METROPOLITAN.ID - Anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary menanggapi serius adanya kisruh di SDN Jatiluhur II, Jatiasih Kota Bekasi yang melibatkan komite sekolah, kepala sekolah dan para guru.
Masalah di SDN Jatiluhur II itu, kata anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary, disebabkan faktor miskomunikasi.
Anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary menilai, masalah SDN Jatiluhur II cukup diselesaikan di internal dan tidak perlu dibesar-besarkan. Apalagi ada tuntutan penggantian kepala sekolah.
Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Ahmad Ustuchri Dorong Dunia Barat Hentikan Genosida Israel terhadap Palestina
Ia mengatakan, kunci penyelesaiannya adalah semua pihak harus mampu menekan ego dan bersikap sesuai tupoksi masing-masing.
’’Saya tidak melihat ini sebagai sesuatu yang harus dibesarkan sampai harus dibahas di meja Komisi 4 dengan memanggil seluruh stakeholder pendidikan tingkat sekolah dasar. Ini terlalu jauh dan berlebihan," kata dia, dikutip dari radarbekasi.id, Minggu 11 November 2023.
harusnya bisa diselesaikan di lingkungan sekolah dengan duduk bersama-sama membahas masalah tersebut dengan kepala dingin,” imbuh anggota DPRD Kota Bekasi Latu Har Hary.
Baca Juga: Lewat Samisade, Jalan Poros Tengah Kampung Sawah di Rumpin Bogor Dibeton
Latu Har Hary berpendapat, konflik SDN Jatiluhur II antara komite sekolah dengan kepala sekolah dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat sehingga tidak berlarut-larut dan mengganggu proses belajar mengajar di SDN Jatiluhur II.
“Menurut hemat saya, komite sekolah dapat meminta pihak sekolah apabila dirasa ada kebijakan yang kurang pas dengan bermusyawarah untuk mencapai mufakat," ujar politisi PKS itu.
Dengan demikian, kata dia, segala permasalahan yang ada di lingkungan sekolah bisa diselesaikan dengan baik tanpa harus mengganggu kondusifitas proses belajar dan mengajar di dalamnya.
Ia menyebut, evaluasi dan penilaian kinerja sudah menjadi kewenangan Dinas Pendidikan, yang nantinya akan menilai kinerja dari tenaga pendidik yang ada di sekolah.
"Biarkan mereka yang nantinya melakukan evaluasi apakah memang perlu dilakukan pergantian atau tidak. Kalau mau lebih adil lagi, andaipun harus dilakukan pergantian, saya juga menyarankan agar pengurus komite yang sekarang juga diganti agar azas keadilannya dapat dirasakan semua pihak,” pungkas anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS ini.(Adv DPRD Kota Bekasi)
