METROPOLITAN.ID - Pemerintah Kota Sukabumi menunjukkan komitmennya terhadap ketahanan pangan sektor pertanian dengan mengikuti kegiatan Panen Raya Nasional 2025 secara virtual pada Senin, 7 April 2025.
Wali Kota Sukabumi H. Ayep Zaki dan Wakil Wali Kota Bobby Maulana hadir bersama jajaran Forkopimda dalam acara yang digelar serentak di 14 provinsi ini.
Kegiatan utama Panen Raya dipusatkan di Desa Randegan Wetan, Kecamatan Jatitujuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Baca Juga: Tren Negatif Persija: Kartu Merah dan Kebobolan Jadi Masalah Serius Jelang Akhir Musim BRI Liga 1
Presiden secara simbolis memanen padi varietas Inpari 32 milik Kelompok Tani Genjah di lahan seluas 25 hektar menggunakan mesin combine harvester, menandai kemajuan mekanisasi pertanian nasional.
Di Sukabumi sendiri, Pemerintah Daerah bersama kelompok tani melaksanakan panen lokal di sawah sebagai bagian dari perayaan nasional tersebut.
Antusiasme masyarakat dan pelajar juga tampak dalam kegiatan ini, yang dilanjutkan dengan menyaksikan siaran langsung panen nasional secara daring.
Baca Juga: Disdukcapil Kota Bandung Cek Data Kependudukan Warga Pasca Mudik Lebaran di Stasiun dan Terminal
Panen raya ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjawab tantangan ketahanan pangan di tengah dampak El Nino.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaeman dalam laporannya menyampaikan bahwa harga gabah telah meningkat menjadi Rp6.500 per kilogram, memberikan keuntungan lebih bagi petani.
Ia juga menyoroti kebijakan baru dalam distribusi pupuk yang kini lebih ringkas dan efisien.
Secara nasional, kegiatan panen mencakup lahan seluas 348 hektar di 13 titik daring, dengan hasil panen yang sebagian besar langsung diserap Bulog.
Hingga awal April ini, Bulog telah menyerap 800.000 ton gabah, dengan stok beras nasional mencapai 2,4 juta ton dan ditargetkan tembus 3 juta ton di akhir bulan.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya membangun sistem pertanian yang tangguh melalui enam kebijakan utama, termasuk pembangunan 80.000 koperasi baru.
