METROPOLITAN.ID - Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerima kunjungan kerja spesifik Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia membahas penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
Rombongan kunker dipimpin Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, H. Syamsurizal, dan diterima di Ruang Rapat Bupati Bogor, Sekretariat Daerah, Cibinong, Kamis (21/9).
Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan, kunjungan kerja spesifik Komisi 2 DPR RI, terkait penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Bogor.
Baca Juga: Summarecon Bogor Sajikan Potongan Surga Dengan Konsep Sustainability
Bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor ini merupakan wujud dukungan dari Komisi 2 DPR RI untuk mendorong kepatuhan terhadap standar pelayanan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Bogor.
“Kabupaten Bogor adalah kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia, untuk itu kami terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai inovasi agar birokrasi dapat berjalan semakin efektif dan pelayanan publik lebih cepat, lebih baik, murah, berkualitas dan transparan,” kata Iwan Setiawan.
Iwan menerangkan, berbagai inovasi yang diciptakan pada tahun 2022, sehingga Pemkab Bogor meraih predikat Kabupaten Terinovatif nomor 2 se-Indonesia dalam ajang Innovative Government Award (IGA) yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
Baca Juga: Pemkab Bogor Ajak 27 Ormas Kawal Pembangunan dan Perekonomian lewat Pendampingan UMKM
Kemudian, hasil penilaian kepatuhan penyelenggara pelayanan publik oleh Ombudsman tahun 2022, Pemkab Bogor memperoleh nilai sebesar 79,53 berkategori Baik dengan opini kualitas tinggi atau zona hijau.
“Selanjutnya tahun 2022 Kabupaten Bogor menempati ranking ke-17 se-Jawa Barat untuk status daerah “digital” dan ranking ke-123 secara nasional. Dan hasil penilaian pemantauan dan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 meraih nilai indeks SPBE sebesar 3.33 dengan kategori Baik,” terang Iwan.
Iwan menambahkan, terkait penerapan E-Government dalam pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati nomor 11 tahun 2015 tentang pelaksanaan dan pengembangan E-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Terdapat 95 aplikasi atau layanan publik berbasis digital yang kami integrasikan dalam suatu aplikasi dengan nama “Kabogoh Idaman” atau Kabupaten Bogor Hebat Informasi Dalam Genggaman. Terdapat beragam layanan dalam aplikasi ini antara lain pelayanan perizinan, pajak, administrasi kependudukan, KIR, layanan pengaduan, informasi lowongan kerja, dan layanan lainnya terkait pelayanan publik,” jelas Iwan Setiawan.
Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, H. Syamsurizal menuturkan, kunjungan kerja tersebut ingin melihat dari dekat bagaimana pelaksanaan Undang-Undang no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Karena pelayanan publik merupakan hal yang harus diberikan oleh tiap pemerintah kepada masyarakatnya.