METROPOLITAN.ID - Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad sempat menggelar silaturahmi dengan DPRD Kota Bekasi, belum lama ini.
Dalam pertemuan DPRD Kota Bekasi dengan Pj Wali Kota, rupanya ada 8 persoalan penting yang dibahas dan menjadi pokok pikiran utama.
Selain silaturahmi, unsur pimpinan DPRD Kota Bekasi dan ketua AKD juga meningkatkan sinergitas dengan Gani Muhamad usai ditetapkan sebagai Pj Wali Kota Bekasi.
Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Konsultasi ke Kemenkumham Jabar Terkait 2 Raperda, Ini Hasilnya
Ketua DPRD HM Saifuddaulah mengatakan, pertemuan itu merupakan yang pertama dengan diikuti sejumlah pimpinan dan pimpinan AKD.
"Ini kali pertama Pj (Wali Kota) diundang untuk bersama membangun sinergitas dengan unsur pimpinan. Agar terbangun kolaborasi dan aksi untuk Kota Bekasi yang lebih baik," kata Saifuddaulah, belum lama ini.
Sementara itu, Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad menyambut baik dan memastikan hadir untuk membangun sinergitas dan kebersamaan dalam pembangunan Kota Bekasi.
Baca Juga: 23 Titik Bencana Terjadi di Kota Bogor Dalam Sehari, Paling Banyak di Kecamatan Bogor Utara
"Saya kira ini agenda terbaik. Saya sudah pernah bertemu dan silaturahmi dengan pimpinan sehari setelah dilantik. Namun agenda kali ini lebih berisi dan membahas hal krusial di Kota Bekasi. Semoga pertemuan ini bermanfaat dan bermakna untuk masyarakat Kota Bekasi," ujar Pj Wali Kota Bekasi Gani Muhamad.
Menurut Sekretaris DPRD Kota Bekasi, Hanan, agenda pertemuan itu sudah disepakati Pimpinan DPRD dan Pj Wali Kota untuk membahas hal-hal krusial di Kota Bekasi.
"Pertemuan ini bukan dengar pendapat, tetapi bentuk silaturahmi bahasa kerennya koordinasi untuk membangun sinergitas dan kolaborasi demi pembangunan dan kesejahteran masyarakat Kota Bekasi," ujar Hanan.
Baca Juga: DPRD Kota Bekasi Ahmad Ustuchri Dorong Dunia Barat Hentikan Genosida Israel terhadap Palestina
Lanjut Hanan, ada delapan persoalan penting yang dibahas dan menjadi pokok pikiran utama dalam pertemuan tersebut.
"Ada delapan masalah, mulai pengendalian inflasi, sunting hingga terkait penataan TKK. Semua itu dibahas bersama dan dicarikan solusi. Mungkin secara teknis nanti OPD akan menindaklanjuti bersama AKD sesuai tupoksi dan kemitraannya," papar Hanan.