METROPOLITAN.ID - Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mendukung langkah Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang langsung gerak cepat menuntaskan polemik yang terjadi di Parungpanjang.
Rudy Susmanto mengatakan, apapun kebijakan yang dicetuskan Pj Bupati Bogor untuk menyelsaikan masalah tersebut, dirinya dan DPRD secara kelembagaan akan memberi dukungan.
"Apapun langkah PJ Bupati, kami DPRD siap mendukung apapun itu," kata Rudy Susmanto, Selasa 2 Januari 2024.
Baca Juga: Awal Tahun 2024, Bima Arya Rotasi Mutasi 41 Pejabat Pemkot Bogor
Ia juga mengingatkan, penyelesaian masalah tersebut, harus mengakomodir kepentingan semua pihak, terutama kepentingan masyarakat yang kerap menjadi korban akibat lintasan truk tersebut, baik dari aspek lingkungan maupun keamanan berlalu lintas.
"Prinsipnya rasa keadilan harus dikedepankan," kata dia.
Rudy Susmanto mengapresiasi itikad Pj Bupati Bogor yang membangun komunikasi lintas sektoral dalam memetakan persoalan tersebut. Menurut dia, peran aktif Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat dibutuhkan untuk mengeksekusi kebijakan yang menjadi solusi jangka panjang atas persoalan tersebut.
Baca Juga: Satlantas Polres Bogor Catat 928 Ribu Kendaraan Melintas Jalur Puncak saat Libur Nataru
"Intervensi Pusat maupun Pemprov dibutuhkan baik dari sisi regulasi dan juga dukungan anggaran. Misalnya, untuk merealisasikan pembangunan jalan baru, apakah itu jalan tol atau jalan biasa," ujar dia.
Seperti diketahui, Pj Bupati Bogor Asmawa Tosepu yang baru dilantik, menjadikan persoalan Parungpanjang sebagai prioritas untuk diselesaikan di era transisi kepemerintahannya.
Asmawa Tosepu bahkan telah meninjau kondisi jalan Parungpanjang dan pembangunan kantung parkir di perbatasan Parungpanjang-Tenjo, tepatnya di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo.
"Arahan pak Pj Gubernur juga adalah bagaimana mengatasi persoalan-persoalan yang saat ini ada di Parung lpanjang, jalan yang kemudian yang terkait dengan pengangkutan material galian c," kata Asmawa Tosepu.
Ia mengatakan akan langsung berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, kemudian dengan provinsi Jawa Barat sesuai arahan Pj Gubernur.