Berdasarkan hasil rapat yang sudah dilakukan, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas, meminta Pemkot Bogor agar bisa terus menggenjot pendapatan asli daerah (PAD).
Sebagai Komisi yang membidangi keuangan daerah, Hasbi menilai kondisi perekonomian nasional belum mengalami kenaikan signifikan. Sehingga perlu adanya pondasi yang kuat dari kemampuan fiskal suatu daerah, agar tidak bergantung dari transfer pemerintah pusat.
"Masih banyak celah pendapatan yang belum dimaksimalkan, salah satunya adalah sektor retribusi parkir, yang harus ditingkatkan lagi," jelas Hasbi.
Keberadaan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga dinilai oleh Komisi II masih kurang maksimal dalam mengejar PAD. Sehingga, Hasbi menilai perlu adanya inovasi dalam memungut pendapatan.
Sebagai Kota penyangga Jakarta, Hasbi menilai seharusnya pendapatan Kota Bogor bisa diperbanyak dari sektor pariwisata, tidak hanya berpangku tangan kepada PBB-P2 dan BPHTB.
"Bapenda harus bisa memberikan iinovasi dalam pengelolaan pendapatan. Ini sudah kami sampaikan berkali-kali, agar target pendapatan dan realisasi juga bisa ditingkatkan," tegasnya.
Ia juga meminta BUMD yang ada di Kota Bogor meningkatkan kontribusi. Terutama Perumda Pasar Pakuan Jaya (PPJ) yang sampai saat ini belum bisa mendapatkan pemasukan tambahan dari kondisi plaza Bogor yang masih mangkrak.
"Proyek strategis dan rencana bisnis yang sudah dibuat harus segera dijalankan agar pendapatan dan kontribusi dari BUMD ini tidak tersendat, katanya.
Masukan Komisi III
Berkaitan dengan rencana pembangunan Kota Bogor di 2026, Ketua Komisi III DPRD Kota Bogor, Heri Cahyono menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana pembangunan yang diajukan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Infrastruktur jalan, drainase, jembatan, serta penataan kawasan permukiman menjadi sorotan utama.
“KUA 2026 harus benar-benar menjawab kebutuhan warga, bukan sekadar formalitas perencanaan. Fokus kita adalah perbaikan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, Komisi III juga turut memberikan masukan kepada Pemkot Bogor agar memfokuskan terkait percepatan perbaikan dan pembangunan jalan lingkungan serta penguatan jaringan drainase untuk mengantisipasi banjir.
Penyediaan perumahan layak huni dan penataan kawasan kumuh, sejalan dengan program strategis pemerintah pusat terkait PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas). Penguatan program penghijauan dan penanganan sampah terpadu, yang ditekankan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Serta, Peningkatan sarana prasarana pendidikan, terutama sekolah-sekolah yang masih kekurangan ruang kelas maupun fasilitas dasar.
"Kami di Komisi III berharap arah pembangunan Kota Bogor pada tahun 2026 semakin terukur, tepat sasaran, dan mampu menjawab tantangan kota dalam bidang infrastruktur, lingkungan, serta kualitas hidup masyarakat," tutup Heri.