Sabtu, 4 Februari 2023

Dewan Desak Pemkab Bogor Selesaikan Pembahasan RTRW dan RDTR Sebelum Diambil Alih Pusat

- Jumat, 18 Juni 2021 | 14:51 WIB
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman

METROPOLITAN.id - Usai mendapatkan peringatan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor langasung membuat Peraturan Bupadti (Perbup) soal Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Semula Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II, menyampaikan jika Kementerian ATR/BPN akan mengambil alih pembahasan RDTR dan revisi Peraturan Daerah (Perda) Rencama Tata Ruang Wilayah (RTRW) jika Pemkab Bogor sampai 11 Juli tidak menerbitkannya. "Saya sudah tanda tangani Perbupnya bisa ditanya perundang-undangan di setda. Karena RDTR ini bagian penting dari skema pembangunan di Kabupaten Bogor ini," kata Bupati Bogor Ade Yasin. Ia juga mengaku jika pembahasan RTRW dan RDTR ditarik oleh Kementerian, maka akan berpengaruh ke penataan wilayah yang ada di Kabupaten Bogor. "Makanya kita sudah selesaikan RDTR, berikut RTRW yang akan dibahasnya selanjutnya. Karena kaitan Undang-undang cipta kerja kedua peraturan itu menjadi ranahnya bupati untuk membahas," kata dia. Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman mendesak agar Pemkab Bogor menyelesaikan pembahasan RTRW dan RDTR. Karena menurutnya malu jika Pemkab Bogor tidak mampu mengerjakan pembahasan RTRW dan RDTR. "Artinya harus disegerakan Perbup itu tidak harus persetujuan dewan sehingga bisa lebih cepat dikerjakan hanya dikonsuktasikan saja dengan dewan," paparnya. Usep juga mengungkapkan, jika pembahasan RTRW dan RDTR itu diambil alih kementerian, maka Pemkab Bogor akan kesulitan mengetahui detail tata ruang diwilayahnya sendiri. "Kalau sampai diambil alih kementerian sama saja menyusahkan diri sendiri. Karena nanti kalau ada apa-apa kita harus bulak-balik konsultasi ke pusat," ungkapnya. Sebelumnya, Kepala Satuan Tugas (Satgas) Bidang Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah II KPK Dwi Aprilia Linda, mengingatkan Pemkab Bogor dan DPRD agar segera menyesaikan pembahasan RTRW dan RDTR sebelum diambil alih oleh Kementerian ATR. Ia juga menerangkan dalam fungsi legislasi yang harus dilakukan DPRD Kabupaten Bogor adalah harus segera menerbitkan Perda RTRW. Pasalnya, jika Perda RTRW tidak diterbitkan hingga 11 Juli 2021, maka rencana tata ruang Kabupaten Bogor akan diambil oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR). “Kami mendorong apa yang belum dilakukan oleh DPRD dan Pemkab Bogor. Kalau sampai 11 Juli tidak diterbitkan, maka RTRW Kabupaten Bogor akan diambil oleh Kementerian ATR,” pungkasnya. (mam)

Editor: Imam Marco

Tags

Terkini

Megawati Sindir Kadernya Jangan Leha-leha

Selasa, 10 Januari 2023 | 19:43 WIB

Pemkab Bogor Raih Penghargaan Humas Award 2022

Rabu, 19 Oktober 2022 | 14:48 WIB
X