METROPOLITAN.id - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, dipastikan bakal berpengaruh kepada perekonomian masyarakat. Terlebih saat ini tempat wisata serta sektor non esensial ditutup selama 17 hari kedepan. Bupati Bogor Ade Yasin menjelaskan, dirinya mendapatkan banyak keluhan dari masyarakat maupun pelaku usaha. Namun ditengah kondisi pandemi seperti ini, Ade meminta para pelaku usaha dapat mekmaluminya. Apalagi saat ini tengah terjadi lonjakan pasien covid-19. "Dari sekian bulan kita tutup 17 hari, itu saya kira tidak harus mengeluh karena ini kepentingannya untuk kita semua bagi masyarakat," kata dia, kepada Metropolitan. Dengan PPKM darurat ini, Ade Yasin mengaku cukup kesulitan dalam melakukan pemulihan ekonomi. Sehingga menurutnya kepentingan pemulihan ekonomi harus mengalah sejenak untuk kepentingan kesehatan. "Harus ada yang dikorbankan sehat dulu apa ekonomi dulu, tidak bisa berbarengan. Karena ketika kita coba kemaren berbarengan supaya sehat dan ekonomi jalan tapi kan akhirnya melonjak lagi pasien covid setelah lebaran," paparnya. Meski demikian, Ade mengungkapkan dalam PPKM darurat ini sektor esensial masih beroperasi. Sehingga roda perekonomian masyarakat atau pelaku usaha masih bisa berjalan meskipun dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. "Hampir semua wilayah di Kabupaten Bogor terdampak begitu juga dengan wilayah wisata. Karena kita merasakan banget bahwa PPKM ini berat, tapikan kesehatan yang utama," tegas Ade Yasin. Sementara itu, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bogor, Sintha Dec Checawati mengaku, disaat PPKM darurat ini pihaknya akan mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengan (UMKM) sebagai penggerak ekonomi daerah khususnya disaat pendemi Covid -19. “Ini memang bukan pekerjaan mudah, namun saya yakin dan optimis, ketika diurus atau ditangani sama ahlinya, persoalan yang kerap dihadapi UMKM kita terselesaikan,” ujarnya. Sintha berharap agar produk-produk UMKM memiliki daya saing khususnya di pasar global, sehingga Kadin pun bekerjasama dengan instansi terkait baik dari pusat maupun daerah, termasuk dunia usaha akan melakukan pendampingan. “Inventarisasi data UMKM sangat diperlukan untuk dijadikan dasar kita memetakan, UMKM mana yang memiliki prospek cerah dan bisa naik kelas, sekaligus mengetahui persoalan yang dihadapi mereka,” ungkapnya. (mam)