METROPOLITAN.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengizinkan sekolah untuk melaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM), seiring dengan diterapkannya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3. Namun kebijakan tersebut rupanya menjadi polemik dikalangan orang tua murid, khususnya orang tua murid yang anaknya duduk dibangku sekolah dasar. Salah satu orang tua murid Ratna Purwaningsih yang mengaku takut jika anaknya harus menggelar PTM. Apalagi anaknya yang masih kelas 3 SD ini belum memenuhi syarat untuk divaksin, berbeda dengan siswa SMP atau SMP yang usianya lebih dari 12 tahun. "Kan was-was juga, apalagi anak kita belum divaksin, khawatirnya anak kita kan menjadi media penularan kepada orang yang ada di rumah. Apalagi kalau jadi klaster penularan covid-19," kata Ratna. Meski begitu, Ratna mengaku jika mutu belajar di rumah dan di sekolah sangatlah berbeda. Begitu juga dengan pergaulan anaknya yang sangat dibatasi disaat pandemi ini. "Kita sebagai orang tua murid faham kondisinya seperti ini. Tapi saya harapkan ada opsi yang lebih baik dalam pelaksanaan PTM ini, entah jumlah siswanya yang dikurangi dengan sistem shif atau sistem yang lainnya," paparnya. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor Ridwan Muhibi angkat bicara. Menurutnya langkah Pemkab Bogor untuk menyelenggarakan PTM sudah tepat. Terlebih sudah beberapa tahun ini para siswa ini belajar di rumah, sehingga opsi PTM ini dianggap opsi yang baik untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang diberikan kepada para siswa. "Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan juga oleh Dinas Pendidikan atau sekolah. Seluruh civitas sekolah harus sudah di vaksin, agar orang tua murid yang anaknya melaksanakan PTM merasa aman dan tidak khawatir," kata Ridwan, Kamis (26/8). Begitu juga dengan Satgas Sekolah, ia meminta agar setiap sekolah yang menyelenggarakan PTM tersebut memiliki Satgas Sekolah. Sehingga dapat menertibkan pelajar-pelajar yang berkerumun diarea sekolah, agar para pelajar yang melaksanakan PTM ini aman dari penularan covid-19. Dalam pelaksanaan PTM nanti, Ridwan meminta kepada Dinas Pendidikan agar memprioritaskan wilayah-wilayah yang blankspot atau tidak terjangkau sinyal internet. Karena menurutnya banyak wilayah yang saat ini masih blankspot namun belum ada perhatian dari pemerintah, sehingga wilayah-wilayah tersebut harus menjadi prioritas pelaksanaan PTM. "Dari 40 kecamatan ini banyak sekali wilayah yang blankspot dan harusnya memang wilayah itu yang menjadi prioritasnya. Karena untuk wilayah perkotaan bisa belajar via online seperti sebelumnya," paparnya. (mam)