METROPOLITAN.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggandeng Kampus IPB untuk menggembleng Kepala Desa (kades). Nantinya para kades tersebut akan menjalani pendidikan selama enam bulan kedepan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah mengatakan, tuntutan tersebut dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui sekolah pemerintahan desa. Bekerjasama dengan IPB University, Pemkab mewajibkan Kepala Desa untuk ikut dalam pendidikan tersebut. "Ini sebagai sistem peningkatan kapasitas sumberdaya manusia di pemerintahan tingkat desa. Kami ingin pimpinan desa ini mengelola desanya dengan baik terutama untuk kepentingan masyarakat," kata dia. Menurutnya, sekolah pemerintahan desa ini akan digelar selama tiga bulan, dimulai hari ini hingga Desember mendatang. Renaldi menyebut, sekolah ini juga melibatkan staf desa. Dimana mereka juga diwajibkan memberikan kontribusi yang baik kepada Kepala Desa untuk masyarakat. "Di setiap desa ada 3 orang, pertama Kepala Desa soal kebijakan, kemudian perangkat desa itu sebagai penyambung level kebijakan ke praktisi, terakhir adalah operator,” jelasnya. Renaldi menyebutkan, dalam program ini, Pemkab Bogor menentukan 40 desa untuk ikut serta. Desa tersebut akan menjadi pilot project yang kemudian menyebar ke semua desa yang ada di Kabupaten Bogor. "Sistem pembelajarannya ada yang online dan offline. Kalau Offline seperti survei, pemetaan, dan lainnya, tapi ini ini lebih ke kapasitas praktik langsung, kemungkinan lebih besar praktik,” kata Renaldi. Sementara itu, Rektor IPB University, Prof. Dr. Arif Satria mengungkapkan, program yang digagas bersama dengan Pemkab Bogor tersebut adalah upaya mempercepat proses pengembangan desa yang presisi, yang pembangunannya didukung dengan data. "Jadi menggali desa untuk hal ini menggunakan data numerik, data spasial. Ada beberapa indikator data yang digunakan, salah satunya data stunting di desa," kata dia. Ketika data tersebut telah didapatkan, kondisi setiap desa akan menjadi pertimbangan bahkan prioritas Pemkab Bogor dalam memberikan bantuan. "Kita juga sudah MoU dengan Kemensos dan Mendagri, memanfaatkan data ini untuk kepentingan pemerintahan dan juga bansos," ungkapnya. (mam)