Pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Nambo di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor hingga kini masih molor. Meski tahap lelang di Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sudah memasuki tahap akhir, namun puluhan petani garapan ogah menerima uang ganti rugi untuk membebaskan lahannya. Proyek yang melibatkan beberapa pemerintah daerah ini pun terancam gagal.
Informasi yang diperoleh Metropolitan, seharusnya uang ganti rugi lahan seluas 40 hektare sudah selesai sejak 2015 lalu. Namun, proses ini terganjal karena ada sebanyak tiga dari ke 15 petani penggarap yang menolak uang ganti tersebut.
“Karena tiga warga mempengaruhi 12 petani penggarap untuk menolak uang tersebut. Sehingga lahan yang ditempati, ada tiga orang yang belum memiliki kesepahaman,” kata Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa.
Meski begitu, Pemprov Jabar telah memberikan tenggang waktu ke Perhutani agar menuntaskan permasalahan ini hingga Februari 2017. Sebab, pihaknya telah menitipkan uang pengganti sebesar Rp800 juta pada Perhutani. “Februari tahun ini harus sudah selesai. Karena, pembangunan ini akan mengatasi masalah sampah yang sudah pelik di Bogor Raya,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Iwan Setiawan mengaku tak percaya dengan apa yang terjadi saat ini dalam proses pembangunan TPST Nambo tersebut. Sebab, seharusnya Perhutani dapat secara mudah menyelesaikan persoalan ini, karena mereka memiliki kuasa untuk menyegerakan pembangunan TPST. “Kalau masalah lahan Perhutani tidak bisa terselesaikan itu lucu, apalagi uang kerohiman telah diberikan. Ini untuk kebutuhan bersama dan harus disegerakan,” kata Iwan.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Juhanta meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor turut andil menyelesaikan persoalan ini, agar pembangunan TPST Nambo dapat segera terselesaikan. “Jelas harus terlibat dan koordinasi. Pemkab harus mendorong agar pembangunan ini dipercepat pemprov,” singkatnya.
Sebelumnya, Bupati Bogor Nurhayanti sampai harus menggelar pertemuan dengan Walikota Bogor Bima Arya untuk membahas pembangunan TPST Nambo. Ia mengajak Pemerintah Kota Bogor dan Depok untuk menyurati Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan agar Nambo diselesaikan pembangunannya karena menipisnya kapasitas Tempat Pembuangan Akhir Sampah ( TPAS) Galuga di Kecamatan Cibungbulang.
”Saya sudah beberapa kali mengirim surat mendukung pembangunan itu dan ke depan akan mengajak Walikota Bogor dan Walikota Depok untuk bersama-sama ke gubernur menyampaikan bagaimana TPAS Nambo itu sangat ditunggu,” katanya.
Sambil menunggu TPST Nambo rampung, beberapa alternatif disiapkan pemerintah daerah. Salah satunya dengan memberdayakan masyarakat setempat untuk mengolah sampah menjadi produk bernilai ekonomi. ”IPB menawarkan penanganan sampah secara swadaya. Ada komunitas nanti yang akan memanfaatkan sampah-sampah itu menjadi produk bernilai ekonomi,” tandasnya.
Terpisah, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengaku akan memastikan kontraktor pemenang pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) memiliki modal.
”Saat ini lelang atau proses tender pembangunan TPST Nambo sudah tahap akhir dan kami akan memastikan kontraktor pemenang tender memiliki modal yang cukup,” ujarnya.
Suami dari Netty Prestiyani ini menuturkan, persyaratan pemenang tender akan diperketat agar jajarannya tidak salah pilih. ”Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mau proyek pembangunan TPST Nambo terbengkalai lagi hingga waktu yang lama, karena kami menargetkan TPST Nambo bisa segera dilakukan,” tambahnya.
Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor Panji Ksatriyadji menerangkan proses pembangunan TPST Nambo sudah meliputi akses jalan, gerbang, pemasangan teknologi pengelolaan sampah. ”Proses pembangunan TPST Nambo saat ini terbengkalai di bangunan jembatan timbang dan kolam limbah. Sedangkan yang sudah dilakukan pembangunannya meliputi akses jalan, gerbang, pemasangan teknologi pengelolaan sampah,” terang Panji.
(rez/c/inc/els/dit)