Dpr Janjikan Guyur Rp600 Miliar

METROPOLITAN - Jalur Puncak II kem­bali disorot. Kali ini DPR RI yang mendesak pembebasan lahan untuk pembangunan Jalur Puncak II segera dieksekusi.

Sementara, DPR RI menjanjikan mendanai proyek itu dengan mengucurkan Rp600 miliar.

“Syaratnya pembebasan lahan harus se­lesai hingga 2018,”ungkap Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis.

Dia menjelaskan, selama ini pihaknya banyak mendengar masukan dari Pemkab Cianjur terkait pentingnya keberadaan Jalur Puncak II untuk pengem­bangan Cianjur dan kota lain di Jabar. Terlebih jalur tersebut sudah lebih dulu diusulkan dibandingkan Jalan Tol Bogor-Sukabumi-Cianjur-Bandung, sehingga harus menjadi pri­oritas pembangunan.

“Kami mendorong Jalur Puncak II menjadi prioritas pembangunan di pusat karena usulannya sudah masuk sejak 2012, bahkan kami sempat mendorong agar segera dire­alisasikan. Namun terkendala pembebasan lahan,” katanya.

Menurut dia, jika pembe­basan lahan di Bogor dan Cianjur selesai selama rentang waktu 2017 hingga 2018, maka pembangunan kon­struksi dapat dilakukan 2019. Setelah berdialog dengan Pemkab Cianjur dan Bogor, rencananya pembangunan konstruksi jalan akan dimulai 2019, setelah pembebasan lahan disanggupi tuntas 2018.

Sesuai dengan kesepakatan, Pemkab Cianjur akan segera menuntaskan pembebasan la­han, di mana ada 1,8 kilometer jalan yang perlu diperluas se­hingga lahan di sampingnnya harus dibebaskan.”Sekarang jalur masih sempit di beberapa titik, nanti akan dibebaskan. Untuk besaran yang harus dikeluarkan masih dalam ka­jian,” katanya.

Dia berharap hal yang sa­ma dilakukan Pemkab Bo­gor dengan mempercepat pembebasan lahan karena tugas Cianjur tinggal sedikit untuk membebaskan lahan. “Terwujudnya Jalur Puncak II, diharapkan membangkitkan kembali perekonomian Cian­jur khususnya tiga kecamatan yang selama ini mati suri,” katanya.

Bupati Bogor Nurhayanti mengakui realisasi Jalur Pun­cak II bisa jadi solusi men­gurangi kemacetan. Namun, untuk pembebasan lahannya hal itu masih didorong.

“Jalur Puncak II kan program pusat, secara perencanaan kita sudah menyediakan lahan. Be­lum dilanjut, tapi kita dorong terus agar jadi solusi kemac­etan Puncak,” kata Nurhayanti.

Sementara ini, pihaknya ten­gah memperhitungkan pe­manfaatan jalur-jalur alternatif untuk mengantisipasi kemac­etan tersebut. Ada beberapa jalan alternatif yang dianggap bisa mengalihkan arus kenda­raan saat terjadi kemacetan di jalur Puncak.

“Kalau bisa dilakukan pele­baran, dilebarkan. Tapi kalau tidak mungkin kualitas jalan­nya yang ditingkatkan,” tan­dasnya.(an/feb/dit)