WACANA pemindahan ibukota negara ke Palangkaraya, Kalimatan Tengah, kembali mencuat. Saat ini, pemerintah terus melakukan kajian, mengenai adanya potensi pemindahan ibukota ke wilayah yang terletak di utara pulau Jawa itu. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah diinstruksikan untuk menyiapkan kajian soal pemindahan tersebut.
MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian teknis terkait relokasi ibukota dari Jakarta ke Palangkaraya. Kajian itu menyangkut beberapa hal, termasuk pentingnya pemindahan ini untuk pemerataan ekonomi di Tanah Air.
“Yang akan dikaji adalah urgensinya, termasuk kebutuhan menyeimbangkan perekonomian yang sangat terpusat di Jawa dan Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi),” ujarnya.
Kajian lainnya, Bambang menambahkan, menyangkut potensi pindahnya ibukota pemerintahan dari Jakarta ke Palangkaraya. Sementara Jakarta tetap menjadi pusat perekonomian Indonesia.
“Yang dikaji kemungkinan pindahnya ibukota pemerintahan. Jakarta tetap menjadi kota pusat perekonomian,” terangnya.
Bambang mengungkapkan, Kementerian PPN juga akan mengkaji skema pembiayaan pemindahan ibukota karena pasti menyedot Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Kajian termasuk skema pembiayaan yang tidak memberatkan APBN,” paparnya.
Menurutnya, pemindahan ini penting karena sudah tercetus sejak era orde lama. “Wacana (pemindahan ibukota) sejak Bung Karno,” tegas Mantan Menteri Keuangan itu.
Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengakui sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membahas rencana tersebut. “Banyak (alasan pemindahan ibukota) untuk Indonesia sentris. Sudah diwacanakan presiden, tetapi mesti dibahas dulu,” katanya.
Hal senada diungkapkan Staf Khusus Presiden Johan Budi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, ia menegaskan bahwa memindahkan ibukota bukan persoalan kecil melainkan membutuhkan kajian yang sangat mendalam.
“Wacana ini muncul ketika presiden beberapa waktu lalu, bukan tahun ini ya, tahun kemarin, berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah, itu muncul di sana bahwa ada keinginan masyarakat di sana yang mengacu pada ‘statement’ yang pernah dikeluarkan Bung Karno untuk dijadikannya ibukota negara di Palangkaraya,” tutur Johan.
Meski begitu, Johan menilai Palangkaraya belum cukup siap untuk dijadikan ibukota negara.
“Ya kalau soal siap nggak siap ya saya kira belum siaplah. Kalau memindahkan ibukota kan perlu bicara dengan DPR, bicara dengan macam-macam. Tapi wacana itu pernah muncul,” ujarnya.
(lip/feb/dit)