METROPOLITAN – Walaupun 21 paket gagal lelang dan berimbas pada Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa), Bupati Bogor Nurhayanti tetap optimis Silpa di tahun ini tidak lagi mencapai Rp1 triliun lebih seperti yang terjadi dua tahun terakhir.
Bupati Bogor Nurhayanti mengaku gagalnya lelang dikarenakan aturan dan tidak adanya penawar.
Perkembangan terakhir, di mana serapan anggaran sebesar 92,9 persen dari APBD sebesar Rp5,79 triliun. Sehingga, angka Silpa diprakirakan jumlahnya tak sampai angka Rp800 miliar.
Ia pun mengaku telah mendesak agar masalah proses lelang ini tak kembali terulang. “Doakan saja jangan sampai Silpa. Saat ini Pak Sekda juga sudah meninjau proyek yang lambat agar tidak mangkrak pekerjaannya,” ujar Nurhayanti.
Sementara Wakil Ketua Komisi III Iswahyudi menuturkan, banyaknya proyek DPUPR yang gagal lelang bakal berpengaruh dengan meningkatnya Silpa Kabupaten Bogor dari tahun lalu yang mencapai Rp600 miliar. Fenomena ini merupakan warning bagi DPUPR khusus Bupati Bogor Nurhayanti yang tidak bisa menyerap anggaran dengan baik. Padahal, setiap proyek sudah ada perencanaan dan konsultannya. Sehingga, tidak ada alasan lagi terjadi gagal lelang. "Selama ini DPUPR beralasan gagal lelang karena waktu lelang yang mepet, padahal itu merupakan alasan klasik," katanya.
Politisi Hanura itu berjanji secepatnya Komisi III memanggil DPUPR guna menjelaskan penyebab banyak gagal lelang dan sejauh mana kinerjanya. Data dari ULP di Oktober saja ada 19 batal lelang dan 21 gagal lelang dan persiapan tujuh paket. Jika tidak dilakukan langkah ke arah perbaikan, tidak menutup kemungkinan tujuh paket persiapan juga bakal gagal. “Saat dipanggil Komisi III guna menanyakan secara konkret sering terjadi proyek yang gagal lelang, Kepala DPUPR jarang hadir. Kita minta bupati mengevaluasi DPUPR kinerjanya yang menurun," katanya.
Iswahyudi menambahkan, rencananya minggu depan Komisi III bakal sidak proyek-proyek yang ada di Kabupaten Bogor, yakni pembangunan gedung setda, tiga proyek Dispora, pembangunan jalan di Bojongkulur dan pembangunan jalan di Trunggilis, Kecamatan Cileungsi yang pembangunannya baru 20 persen.
Tujuan sidak itu guna memastikan proyek yang berjalan dan dibiayai pemerintah tidak mangkrak dan kualitasnya tidak asal-asalan. “Jika ada temuan, dewan bakal memanggil pemenang lelangnya, termasuk bagian perencanaan guna mempertanggungjawabkannya,” pungkasnya.
(ads/b/feb/run)