METROPOLITAN- Partai Golkar sepertinya mendapat keistimewaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena dua kadernya Airlangga Hartarto dan Idrus Marham tetap dipertahankan sebagai menteri meski menjabat posisi penting di partainya. Menanggapi hal itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah mengatakan, partainya sedari awal memang tidak setuju dengan keputusan Presiden Jokowi tidak ingin menterinya melakukan rangkap jabatan. "Memang kalau sikap PDIP sejak awal tidak sependapat dengan sikap Presiden yang melarang rangkap jabatan dengan alasan menteri fokus kerja," ujar Basarah saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/1). Anggota Komisi III DPR itu, beralasan karena Indonesia tidak menganut sistem presidensial murni. Ditambah lagi banyak kebijakan-kebijakan pemerintah itu tergantung kepada DPR. "Sehingga seorang menteri dari parpol dia punya dua tanggung jawab. Tanggung jawab menjaga kinerja di kementeriannya dan tanggung jawab menjaga kepentingan politiknya," katanya. Sehingga, lanjutnya, Presiden Jokowi yang dahulu melarang rangkap jabatan, telah merugikan dirinya sendiri. Karena sama saja mengurangi keuntungan politik yang didapatkan dari menteri yang berasal dari partai politik. "Oleh karena itu sejak awal sikap PDIP tidak sependapat dengan sikap Presiden Jokowi," ungkapnya. Kendati demikian, Basarah juga menduga tetap dibiarkannya dua kader Partai Golkar itu melakukan rangkap jabatan, karena adanya kepentingan di Pilpres 2019 nanti. “Hal ini lantaran, Presiden Jokowi merasa perlu menteri-menteri yang berasal dari partai untuk bisa memberikan dukungan kepadanya. Jadi termasuk barangkali persiapan 2019 nanti," pungkasnya. Sekadar informasi, saat ini ada dua kader Partai Golkar yang melakukan rangkap jabatan, itu adalah Idrus Marham dan Airlangga Hartarto. Airlangga diketahui menjabat sebagai ketua umum Partai Golkar dan juga Menteri Perindustrian (Menperin). Sementara Idrus Marham yang seorang Menteri Sosial (Mensos) juga menjabat sebagai Kepala Bidang Hubungan Eksekutif dan Legilatif Partai Golkar. Oleh karena itu, PDIP berniat mengikuti tindakan Golkar dengan mengaktifkan kembali kadernya yang saat ini duduk sebagai menteri untuk menjadi pengurus partai
“Rangkap jabatan di DPP itu berlaku khusus atau berlaku umum untuk semua partai pengusung presiden. Itu yang harus di-clear-kan,” ujar Basarah Dalam susunan kabinet Jokowi-Jusuf Kalla, ada empat kader PDIP yang menjadi menteri, yakni Puan Maharani sebagai Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Tjahjo Kumolo sebagai Menteri Dalam Negeri, Yasonna Laolly sebagai Menkumham, dan AAGN Puspayoga sebagai Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
(jp/feb)