Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni menantang BNN melakukan tes urine terhadap cakada, calon legislatif (caleg) daerah hingga pusat maupun calon presiden (capres). Menurut Sahroni, upaya ini sangat perlu dilakukan sebagai bentuk keseriusan pemerintah melakukan pemberantasan narkoba di Indonesia.
"Jangan hanya cakada, semua caleg baik itu DPD, DPRD, DPR, bila perlu capresnya juga," kata Sahroni di sela-sela acara diskusi Revisi UU Narkotika di Universitas Moestopo Beragama, Jakarta, Selasa (17/4).
Politikus Partai Nasdem itu menambahkan, sebaiknya tes urine dilakukan spontan atau dadakan agar mendapatkan hasil maksimal.
Menurutnya, jika pemeriksaan dijadwalkan maka dikhawatirkan ada pihak-pihak yang telah menyiapkan diri agar urinenya bersih dari zat terlarang. Karena itu, Roni menegaskan tes urine sangat penting untuk mencegah narkoba. "Tes urine saja tidak apa-apa, tidak masalah. Ini untuk ketegasan saja bahwa kita benar-benar sedang menghadapi darurat narkoba. Maka itu semua stakeholder yang ada di negara ini ikut terlibat dalam masalah penanganan antinarkoba," ungkapnya.
Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko mengakui tidak menutup kemungkinan banyak cakada terlibat penyalahgunaan narkoba. Namun, hingga kini BNN menegaskan belum menemukan adanya kasus seperti itu. "Cakada juga kan manusia ya, jadi mungkin saja (terlibat narkoba, red). Tapi belum ada (temuan, red)," kata Heru.
Terkait tes urine dadakan terhadap para kandidat, menurut Heru, itu bisa dilakukan atas dasar kerelaan pihak terkait. “Jadi misalnya kalau kita ada upaya paksa, kita kan tentu dalam rangka penegakan hukum. Jadi tidak bisa sembarangan seperti itu. Tapi kita tetap monitor kok. Kita tidak tinggal diam,” tegas Heru.
Dalam MoU antara BNN dan KPU juga mengharapkan para peserta pilkada atau pileg ikut melaksanakan tes urine dadakan. “Ini yang sedang kita kerja samakan dengan KPU," ungkapnya.
Rencana itu disambut baik Komisioner Panwaslu Kota Bogor Ahmad Fathoni. Sebab, tes urine dadakan untuk cakada bisa jadi parameter untuk menyaring pemimpin yang ideal dan berkualitas. “Kalau kami setuju sekali. Tapi kan tetap secara formal kami hanya menunggu arahan dan instruksi Bawaslu,” kata Fathoni saat dihubungi, tadi malam.
Menyikapi hal tersebut, Kepala BNNK Bogor Nugraha Setya Budi mengatakan, pemeriksaan itu bisa dilakukan selama ada permintaan yang disampaikan dari institusi tertentu kepada BNNK Bogor. “Ya dalam hal ini KPU. Kalau mereka minta, ya kita langsung turun (dadakan, red),” ujar Nugraha.
Sementara Komisioner KPU Kota Bogor Samsudin menuturkan, tes urine terhadap cakada sudah tidak perlu dilakukan. Sebab dengan mereka dinyatakan lolos tes kesehatan, itu sudah menandakan bahwa cakada bebas narkoba. “Nggak ada lagi. Kan sudah lolos tes kesehatan. Tes kesehatan syarat seseorang ditetapkan sebagai paslon,” kata pria yang akrab disapa Kang Sam.
Terpisah, Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti mengaku menunggu keputusan KPU RI terkait adanya usulan tes urine dadakan. Sebab sesuai tahapan pilkada 2018, KPU Kabupaten Bogor hanya satu kali melakukan pemeriksaan bebas narkoba. Yaitu berbarengan saat pemeriksaan kesehatan sebelum penetapan calon. “Kalau kami nunggu instruksi dari KPU RI saja. Sesuai tahapan, pemeriksaan sudah dilakukan untuk calon bupati dan wakil bupati saat pemeriksaan kesehatan beberapa waktu lalu,” tandasnya.
(rez/fin/c/feb/run)