METROPOLITAN - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Bogor angkat bicara soal pelaporan sejumlah pihak ke Panwaslu Kota Bogor atas dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman. Partai Gerindra beranggapan bahwa pernyataan yang disampaikan Usmar kepada pengurus LPM beberapa hari lalu merupakan hal wajar dan biasa saja.
Sebab, acara yang dilakukan Usmar dengan para pengurus LPM dilaksanakan saat masa cuti nasional. “Kami rasa Usmar sebagai kader Partai Gerindra berhak menyuarakan kepentingan partai untuk mengimbau dan menganjurkan memilih wali kota hanya satu dan wakil wali kotanya juga satu. Masa mengimbau memilih wali kota dua, tiga atau empat. Ya nggak sah,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra Kota Bogor Sopian Ali Agam.
Sopian yang juga Ketua Steering Committee (SC) Tim Paslon RZ ini meyakini bahwa kemungkinan Usmar berkata demikian karena sebagai pribadi kader Gerindra. “Kalau di luar dinas, sebagai kader partai, saya rasa punya hak untuk itu dan dikembalikan kepada LPM,” ucapnya seraya mengaku bangga memiliki kader militan.
Sementara itu, Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman menyatakan bahwa pertemuan yang dihadirinya di Hotel Savero pada Senin (11/6) tidak ada niatan mempengaruhi pilihan pengurus LPM di pilwalkot Bogor 2018. Ia hanya menyampaikan informasi berkaitan dengan hasil survei di pesta demokrasi lima tahunan Kota Bogor. “Intinya nggak ada niatan mempengaruhi. Karena Bapak kader partai dan sebagian LPM sudah tahu juga Bapak saat ini kader Gerindra dan sudah ber-KTA,” kata Usmar.
Menurut Usmar, pertemuan itu seharusnya sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Tetapi karena padatnya agenda sebagai plt wali kota, maka baru bisa dilaksanakan saat libur nasional. “Semua libur kan dan pertemuan itu Bapak nggak perlu cuti kan. Nggak lebih sebagai obrolan santai antara anak ke bapak. Subtantif lain ke arah pemberdayaan LPM ke depan saja,” ucapnya.
Usmar membeberkan bahwa salah satu tugas plt wali kota adalah menjaga kondusivitas pilkada yang jujur dan adil. Tetapi ketika itu ada salah seorang pengurus LPM yang berpandangan dalam forum tersebut jangan bicara paslon, namun justru yang bersangkutan menyatakan tegas ke salah satu paslon. “Saat itu saya mengajak masyarakat datang ke TPS pada 27 Juni karena beban pilkada ini menyedot anggaran besar,” tuturnya.
Saat ini Panwaslu Kota Bogor tengah memeriksa saksi yang mengetahui dugaan ajakan Usmar untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon) di pilwalkot Bogor 2018. Para saksi sudah mulai berdatangan sejak pukul 13:00 WIB. Ada empat saksi yang dimintai keterangan Panwaslu Kota Bogor. Mereka dimintai keterangan secara bergantian oleh tim Panwaslu. “Sedang dimintai keterangan. Kita mengundang saksi dan pelapor,” kata Komisioner Panwaslu Kota Bogor Sasongko.
Sasongko menyatakan, agenda permintaan keterangan dari saksi ini merupakan undangan kedua yang dilakukan Panwaslu Kota Bogor. Setelah ini prosesnya adalah memanggil terlapor dalam hal ini Plt Wali Kota Bogor Usmar Hariman. “Kalau agenda saat ini sudah masuk hari ketiga. Besok (hari ini, red) giliran terlapor yang akan kita mintai keterangan,” ucapnya.
Sesuai Perbawaslu, proses pemeriksaan kasus ini diberikan waktu lima hari. Kemungkinan keputusan naik atau tidaknya laporan ini akan jatuh pada Rabu (20/6). “Pas pemeriksaan terlapor, pada hari itu juga kita akan langsung gelar rapat pembahasan internal. Untuk nantinya kita putuskan kasus ini bisa ditindaklanjuti atau tidak. Intinya harus kita kaji regulasinya dulu,” tandasnya.
Sebelumnya diberitakan, rekaman suara pria yang diduga Usmar Hariman berdurasi 14 menit beredar luas di masyarakat. Rekaman suara tersebut berisi ajakan tak langsung kepada pengurus LPM agar memilih nomor urut satu. Penyampaian kontroversi itu terdengar mulai menit ketujuh. “Jadi sekali lagi berorientasi atau pilihan dari empat pasangan calon yang ada, kita tidak mungkin memilih wali kotanya ada dua, pasti kita memilih satu. Wali kota di mana-mana juga satu. Wakil juga satu, nggak ada wali kota tiga orang. Jadi kita milih satu,” tuturnya.
Usmar juga menginformasikan terkait hasil survei yang telah dilakukan tiga lembaga survei nasional. Pada awal kampanye, Usmar mengatakan, posisi petahana atau paslon nomor urut tiga menduduki peringkat pertama dengan hasil 52 persen. Selanjutnya diikuti paslon nomor urut satu 17 persen, nomor dua dan empat berada di posisi bawah. “Berjalan sebulan, terus dinamika terjadi. Dari tiga kesimpulan dari hasil diskusi kita kecenderungan dua survei menyatakan masih unggul tipis. Tapi satu survei mengatakan menang. Kita tidak lihat itu karena di dalam margin eror. Jadi selisih tipisnya di angka 1,3 persen, terus ada juga yang 2-3 persen selisihnya tapi ada juga ada di dua persen,” ungkapnya.
Namun, baginya yang menarik adalah kecenderungan. Yakni persaingan terjadi hanya antara nomor satu dan tiga. Kecenderungan yang dimaksud, jelas Usmar, dari hasil survei yang sebelumnya 52 persen untuk petahana, kecenderungannya dari hari ke hari, bulan ke bulan menurun. Namun kecenderungannya paslon satu tidak berhenti di satu titik meski naik secara perlahan. “Ini tiga lembaga survei. Yang nomor satu start 17 persen kecenderungannya naik. Kesimpulannya sama, tidak pernah stuck dan itu dibuktikan dengan dinamika di masyarakat,” imbuhnya.
Pada survei terakhir yang dilakukan 1-5 Juni, sambung Usmar, dilakukan kembali survei untuk paslon satu. Hasil berubah. Sebab paslon satu menang 3,08 persen dari paslon tiga. “Kalau teman-teman dengar dari kubu sebelah menang, biarin saja itu buat syok terapi. Maka kita terus berkomunikasi,” ucapnya. (rez/ram/run)