METROPOLITAN - Permasalahan transportasi di Kota Bogor merupakan satu dari enam skala prioritas Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang belum mampu diselesaikan. Beberapa kebijakan mulai dari rerouting hingga konversi angkutan umum serta revitalisasi Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) masih mandek. Belum lagi tiap tahunnya jumlah kendaraan selalu bertambah.
Menurut Wakil Wali Kota Bogor Usmar Hariman, pemkot bisa mengadopsi kebijakan transportasi yang diterapkan Pemerintah DKI Jakarta. Yakni dengan sistem ganjil genap. Ia menilai pemberlakuan aturan kendaraan ganjil genap perlu diterapkan di Kota Hujan sebagai alternatif mengurangi kepadatan beban lalu lintas. "Sebab masuk akal dan argumentatif. Beban lalin daerah wilayah batas ibu kota itu bagian tak terpisahkan dari ibu kota itu sendiri, yaitu kebijakan transportasi Jabodetabekjur," ucapnya.
Ia pun mengusulkan Pemkot Bogor membahas hal itu bersama unsur muspida dan stakeholder untuk melakukan batasan kendaraan ganjil genap di Kota Hujan. "Seperti penerapan di DKI Jakarta, melihat poin-poin utama permasalahan transportasi di kita yang tadi disebutkan," imbuhnya.
Menurutnya, meskipun secara luasan dan panjang jalan Kota Bogor berbeda dengan DKI Jakarta, hal itu bukan menjadi masalah. Buatnya, aturan ganjil genap bukan terkait jalan. "DKI mungkin jalan tertentu. Kita mah bisa semua lah, kan Kota Bogor sih kecil. Dampaknya saya prediksi 50 persen kendaraan di jalan berkurang," ungkapnya.
Karena itu, angkutan kota dan seharusnya PDJT jadi andalan transportasi lokal. Sebanyak 3.412 angkot yang ada akan mampu memfasilitasi untuk semua trayek yang sudah ada. Hal itu menandakan tidak sinerginya kebijakan dinas dan kondisi PDJT.
"Walaupun jauh lebih baik daripada bangunannya, kumuh dulu dan terbengkalai, sebaiknya PDJT segera manfaatkan shelter-shelter tersebut dengan membuka kembali koridor Cidangiang-Rancamaya. Sangat disayangkan shelter-shelter yang sudah bagus tidak dimanfaatkan. Padahal anggaran ratusan juta sudah terpakai," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Pengamat Transportasi Kota Djoko Setijowarno menuturkan, jika pemkot mengadopsi kebijakan ala DKI Jakarta tersebut, perlu ada strategi khusus untuk mengimbangi dampak dan mobilisasi warga. Di antaranya fasilitas angkutan umum yang mumpuni dan tersedia hingga kawasan perumahan dan permukiman.
"Melihat kondisi Kota Bogor sekarang, memang fasilitias angkutan umum belum mendukung. Kalau dengan kondisi ini dipaksakan, dilaksanakan, dapat dikatakan menzalimi warga. Bisa saja, tapi muncul masalah baru. Warga pasti protes, tidak ada alternatif untuk beraktivitas,” pungkasnya. (ryn/c/feb/run)