METROPOLITAN - Moda transportasi Light Rail Transit (LRT) Jakarta telah diuji coba perdana pada Rabu (15/8). Sejumlah penumpang pun tampak memadati Stasiun Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pukul 14:00 WIB. Mereka dibagikan stiker bertuliskan ‘LRT Jakarta Uji Coba Operasi 15 Agustus-14 September 2018’. Uji operasi kali ini menjalankan dua trainset atau rangkaian dengan masing-masing terdiri dari dua kereta. Penumpang mulai masuk ke LRV sekitar pukul 14:55 WIB sebelum dijadwalkan berangkat tepat pada 15:00 WIB. Memasuki kereta, seluruh fasilitas kereta berkapasitas 135 penumpang per gerbong itu terlihat sudah lengkap. Namun, lantai kereta masih beralaskan triplek cokelat agar tidak kotor. Kursi penumpangnya bermaterial plastik berwarna abu-abu dengan desain memanjang dan saling berhadapan. Pada sisi kacanya, tertulis kursi prioritas yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas, ibu hamil, lansia dan orang tua yang membawa balita. Penumpang terlihat tak sabar hingga masinis mengumumkan kereta akan segera berangkat. Pukul 15:00 WIB, LRV berjalan dari Stasiun Velodrome melewati Stasiun Equestrian, Stasiun Pulomas, Stasiun Boulevard Selatan dan mengakhiri perjalanan di Stasiun Boulevard Utara. Dengan kecepatan rata-rata 20-40 kilometer per jam, kereta tiba di stasiun terakhir pukul 15:15 WIB dan kemudian bersiap kembali. Sepuluh menit kemudian, pukul 15:27 WIB kereta sampai di Velodrome lagi. “Alhamdulillah,” kata penumpang seraya bertepuk tangan. Sebagai informasi, infrastruktur LRT saat ini mencapai 91 persen. Baru dua stasiun yang beroperasi, yakni Velodrome dan Boulevard Utara yang berada di depan Mal Kelapa Gading, Jakarta Utara. Lintasan LRT dibangun sepanjang 5,8 kilometer dengan anggaran mencapai Rp7,4 triliun. Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono mengatakan, pengoperasian LRT telah dinanti-nanti masyarakat. “Karena ini kebutuhan warga,” kata Allan. Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Dwi Wahyu Daryoto mengatakan, ada beberapa persiapan yang perlu dilewati untuk dapat mengoperasikan LRT secara layak. Pertama soal uji coba jalan harus menempuh minimal selama 1.000-2.000 jam. "Belum, tapi sudah dihitung (mulai, red) kurang lebih 2-3 bulan kalau misal sehari 10 jam 200 hari. Tapi kami harus percepat jangan 10 jam saja," kata Dwi. Selain itu, lanjut Dwi, mengenai skema kerja sama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dengan Jakpro. Menurut Dwi, nantinya akan ada opsi dua skema kerja sama. "Lalu bentuk kerja sama dengan Pemprov DKI itu apa-apa ini nanti bentuknya BTO (Build-Transfer-Operate) atau BOT (Build-Operate-Transfer), karena ini tanah Pemprov DKI asetnya belum tahu, ini kan Penanaman Modal Daerah (PMD). Kalau itu diserahkan ke Jakpro, oke. Jadi itu bentuknya BOT atau BTO," ucapnya. BTO merupakan skema kerja sama di mana adanya transfer bangunan kepada Pemprov DKI Jakarta sebelum dioperasikan. Sedangkan BOT diserahkan setelah LRT dioperasikan dalam waktu tertentu. "BOT itu build kita bangun, kami operasikan, baru nanti balik lagi ke pemda (misalnya, red) 30 tahun," katanya. Penentuan skema tersebut nantinya akan berdampak pada selisih tarif yang dibebankan kepada masyarakat. Saat ini ada beberapa usulan mengenai tarif, namun hitungan Jakpro, tarif yang dibebankan kepada masyarakat sekitar Rp15.800. Misalnya dari dewan transportasi Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) ada rekomendasi Rp10.800. Menurut Dwi, hal itu masih terus didiskusikan dengan pemerintah. "Ini kan masih dalam diskusi, belum fix yang ditentukan nanti yang diusulkan oleh pemerintah daerah (pemda) juga belum tentu Rp10.000 bisa saja Rp7.000 mah selisihnya ini masuk Public Service Obligation (PSO)," pungkasnya. (de/feb/run)