METROPOLITAN - punya tanggung jawab besar untuk menunaikan semua janji-janji kampanye. Ia khawatir kesi­bukannya sebagai anggota tim­ses dapat mengganggu tugas utamanya sebagai wali kota Bogor. ”Ini banyak program yang me­merlukan konsentrasi. Kalau saya ikut kampanye, berpolitik, ya saya khawatir itu terbengkalai. Jadi saya memutuskan untuk fokus saja pada tugas saya sebagai wali kota,” jelas waketum DPP PAN itu. Bima sadar betul tugasnya se­bagai wali kota tak ringan. Ter­lebih tanggung jawabnya kini tidak hanya sebatas dengan partai, tetapi jauh lebih besar kepada warga Bogor yang telah memberi amanah kepadanya. ”Saya nggak mau gara-gara urusan politik kemudian tera­baikan, terbengkalai janji-janji saya, karena janji saya yang paling utama itu. Ketika saya terpilih sebagai wali kota, saya harus mementingkan kepentingan yang lebih besar dibanding kepen­tingan partai atau kepentingan politik,” ujarnya. Keputusan ini sudah disam­paikan langsung kepada Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen PAN Eddy Soeparno. Ke­duanya juga bisa memahami alasan Bima menolak jadi timses dan memilih fokus di Bogor. ”Sangat bisa memahami ka­rena kan posisi saya berbeda dengan anggota DPR, politisi pengurus DPP. Posisi saya seba­gai kepala dearah yang punya janji dan menjaga kebersamaan,” imbuhnya. Selain itu, ia ingin menjaga situasi Kota Bogor tetap kondu­sif. Selama ini, kerja sama yang baik antara dirinya dengan unsur TNI-Polri sudah berhasil men­jaga Kota Bogor tetap kondusif. ”Bagi saya sebagai bapaknya orang Bogor ya lebih pas, tepat, kalau saya tetap mengayomi semua, tetap menjaga keber­samaan bersama unsur TNI-Polri, menjaga stabilitas di Kota Bogor, tetap mengawal pilpres secara bersama-sama, tidak se­cara politik fokus memenangkan salah satu,” tuturnya. Keputusan ini tak ayal menim­bulkan pertanyaan soal penga­lihan dukungan ke Jokowi-Ma’ruf. Namun, Bima tak mau mengo­mentari lebih banyak soal itu. ”No comment lah. Ya kembali kepada dua alasan itu saja,” ucap­nya. Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku partainya memaklumi pilihan Bima Arya yang lebih memilih fokus menjalankan tu­gas sebagai kepala daerah. Men­urutnya, langkah Bima itu tak lain demi menjaga kondusivitas dan kerukunan warga di tahun politik. ”Bima Arya sudah minta izin kepada ketum dan sekjen untuk fokus menjalankan tugas sebagai wali kota di Bogor dan kita me­makluminya. Tugas utama wali kota adalah menjaga kondusi­vitas dan kerukunan warga di tahun politik ini,” ujar Eddy. Eddy mengatakan, partainya sangat terbuka terhadap aspirasi-aspirasi yang masuk dari para kepala daerah. Jika para kepala daerah memiliki alasan yang kuat untuk tidak terlibat dalam proses pemenangan di pilpres, PAN akan mempertimbangkannya. Meski begitu, Eddy yakin seluruh kader PAN tetap bulat mendukung Prabowo-Sandi, termasuk Bima Arya. ”Kita ng­gak mau berandai-andai. Lihat saja nanti bagaimana. Yang penting semua tegak lurus dengan keputusan partai. Jika teman-teman kepala daerah PAN memiliki argumen yang kuat untuk tidak bisa menjadi jurkam pemenangan, tentu akan kita pertimbangkan,” terangnya. Hal senada juga diungkapkan Ketua DPD PAN Kota Bogor Sa­frudin Bima Menurutnya, apa yang disampaikan Bima Arya bukan terhadap perintah partai tetapi lebih ke pertimbangan lain yakni ingin fokus menjalankan tugas-tugasnya sebagai wali­kota. Apalagi, tugasnya dalam melayani masyrakat Kota Bogor sangat di nanti. ”Jadi tidak ada satupun kader, struktur dan keluarga besar PAN yang luar barisan. Kita total men­dukung Parobowo- Sandi ka­rena ini perintah Partai,”ujar SB sapaan akrabnya. Sementara itu, Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon menga­ku tak masalah dengan pilihan Bima yang enggan mengampa­nyekan Prabowo-Sandi di pilpres 2019. “Ya nggak ada masalah, saya kira setiap orang boleh me­milih perannya di mana. Saya juga baru tahu, jadi sah-sah saja,” kata Fadli di Gedung DPR, Kom­pleks Parlemen, Senayan, Ja­karta, Jumat (7/9). Terpisah, Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memuji sikap Bima yang tegas menolak jadi timses. Menurutnya, sikap Bima patut diikuti kepala daerah lainnya. “Justru kami menginginkan se­mua kepala daerah mau bupati, wali kota, gubernur sampai men­teri, harusnya tidak boleh terlibat politik praktis dalam pilpres se­perti ini. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Bima Arya itu mes­tinya diikuti semua kepala daerah,” kata Ferdinand, Jumat (7/9). Fer­dinand mengatakan, seorang kepala daerah mestinya bekerja untuk melayani dan menyejah­terakan rakyatnya. Jika seorang kepala daerah terlalu aktif terlibat dalam pilpres, maka rakyatnya yang akan menjadi korban. “Itu tidak elok karena yang menjadi korban nanti adalah masyarakat kita. Tentu mengha­biskan banyak waktu mening­galkan rakyatnya di daerah ka­rena ikut mengurusi pilpres. Saya mendukung langkah Bima Arya,” ungkapnya. “Jadi tidak perlu harus menjadi jubir (atau, red) menjadi jurkam. Kalau dituntut sesekali untuk jadi jurkam, ketika ada kampanye ter­buka boleh-boleh saja. Tapi tidak terlibat masuk struktur 24 jam, itu mengorbankan rakyat,” tambah­nya. (ads/b/kmp/feb/run)