Emak-Emak Geruduk Kantor BPJS

METROPOLITAN - Puluhan pedemo yang didomi­nasi emak-emak menggeruduk kan­tor BPJS Kabupaten Bogor, kemarin. Mereka yang tergabung dalam Bari­san Masyarakat Indonesia (BMI) itu menilai masih ada penolakan dalam mendapatkan fasilitas kesehatan (faskes) terhadap pemegang Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Koordinator Aksi Sahrul Malik men­ceritakan, terbaru, peno­lakan dilaporkan terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor. Pihak rumah sakit beralasan tidak ada kamar kosong dan alasan lainnya. Namun, Sahrul menilai penolakan tersebut lebih disebabkan tunggakan BPJS ke­pada faskes terkait. “Kalau ber­bicara rujukan, tetap rumah sakit merujuk ke rumah sakit mana yang akan menerima,” kata Sah­rul.­ Selain itu, pelayanan BJPS juga dipersulit regulasi metode ruju­kan. BPJS mengeluarkan kebi­jakan rujukan baru dari faskes tingkat I harus berjenjang ke rumah sakit kelompok D, C, B dan A. Masalahnya, 27 rumah sakit se-Kabupaten Bogor belum memiliki kelas yang merata. “Kondisi ini yang menyebabkan antrean masyarakat karena ter­kesan dipaksakan masuk rumah sakit kelompok D saja,” tuturnya. Di wilayah Barat Kabupaten Bogor, Sahrul mencontohkan, penumpukan pengguna BPJS Kesehatan biasanya hanya ter­jadi di Rumah Sakit Karya Bakti Pratiwi (KBP), Medikad dan se­jumlah RSUD di Kabupaten Bogor, sebelum melanjutkan ke faskes tingkat selanjutnya. Dengan semakin banyaknya antrean, maka masyarakat semakin lam­bat mendapat pelayanan kese­hatan. “Karena itu, pemerintah daerah harus menambahkan fasilitas kesehatan hingga ke seluruh wilayah,” pinta Sahrul. Di samping itu, massa aksi juga memprotes pengurangan jenis obat di formulasi nasional yang dijamin BPJS Kesehatan. Menurut Sahrul, beberapa obat-obatan itu justru sangat dibutu­hkan masyarakat. “Akhirnya masyarakat dipaksa membeli sendiri di apotek dengan harga yang cukup tinggi,” ungkapnya. Tak puas hanya berorasi di de­pan kantor BPJS Kesehatan Ka­bupaten Bogor, massa aksi me­lanjutkan orasinya di gerbang Kompleks Pemda Kabupaten Bogor. Sejumlah perwakilan massa pun diterima pihak pem­da dan BPJS Kesehatan untuk berdialog seputar tuntutannya. Sebelumnya, pada kesempatan berbeda, Deputi Direksi Wilayah Jabodetabek BPJS Kesehatan Ni Made Ayu Sri Ratna Sudewi sem­pat menjelaskan rencana penye­taraan kelas faskes. Tetapi dirinya belum bisa memastikan kapan penyetaraan tersebut bisa terea­lisasi. “Nanti akan ada unified bene­fits. Dari Kementerian Kesehatan sudah ada peta jalan layanan ini, jadi nanti tidak ada kelas 1, 2 dan 3. Semuanya sama dengan stan­dar kualitas yang sama,” terang Made. Sejauh ini, Made mengaku me­mang masih mendapat keluhan faskes kelas 2, sementara masy­arakat setempat justru terdaftar sebagai peserta kelas 2. “Pihak rumah sakit perlu mengumum­kan kelas yang ada di sana sebe­lumnya. Kalau di Kalimantan, ada rumah sakit yang telah melakukan penyetaraan kelas,” pungkasnya. (fin/b/feb/run)