Parpol Bogor Dukung Kampanye Pemilu Disetop

METROPOLITAN - Belum selesai penanganan korban gempa di Palu, peristiwa serupa kembali terjadi di wilayah lain di Indonesia. Tiga kota yakni Blitar, Majene dan Ambon, diguncang gempa bumi pada Senin (1/10). Di tengah ancaman bencana itu, muncul usulan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) agar tahapan kampanye pemilu 2019 disetop sementara. Pro kontra pun tak terelakkan. SBY menyarankan elite politik menghentikan kampanye se­mentara untuk menghormati korban gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Pernyataan itu disampaikan dalam video ber­durasi 3.20 detik pada Minggu (30/9/2018). ”Saya berpendapat dan menyarankan agar untuk sementara waktu paling tidak untuk Sulawesi Tengah, Palu, Donggala dan sekitarnya, itu kegiatan kampanye pemilu di­hentikan,” kata SBY. SBY bercerita, menghentikan sementara kegiatan kampanye pernah dilakukan pada pilpres 2009 dulu. Kala itu dirinya seba­gai capres dan Jusuf Kalla cawa­pres dijadwalkan melakukan kampanye. ”Ketika kami men­dengar ada musibah jebolnya bendungan di Situ Gintung, baik Pak Jusuf Kalla maupun saya, langsung menghentikan kam­panye. Kami berdua bergan­dengan tangan menuju daerah bencana bersama-sama untuk mengatasinya,” ujarnya. Tak jauh beda, usulan itu ru­panya diamini Mendagri Tjahyo Kumolo. Ia bahkan mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menghentikan sementara kampanye pemilu 2019 serentak agar semua pihak bisa fokus pada penanganan gempa dan tsunami di Donggala dan Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng). ”Su­paya semua konsentrasi mem­bantu warga kita yang sedang tertimpa musibah,” kata Tjahjo. Menurutnya, momentum pileg dan pilpres bahkan bisa ditunda bila ada bencana. Untuk itu, ia meminta semua pihak terkait fokus membantu pemerintah di daerah korban bencana bisa ber­jalan seperti semula. ”Yang pen­ting saya mohon pada KPU jangan ada kampanye dulu. Setop. Mari kita empati pada warga yang kena musibah sambil lihat tahap yang berikutnya,” ucap Tjahjo. Sekadar diketahui, gempa di Palu merenggut korban tak se­dikit. Ada 925 orang yang mere­gang nyawa akibat gempa dan tsunami. Data ini merupakan hasil laporan Satuan Tugas (Sat­gas) yang berada di Korem 132/Tadulako yang masuk per Senin (1/10/2018) pukul 20:00 Wita. Di Bogor, usulan penyetopan sementara kampanye pemilu rupanya mendapat respons po­sitif dari para politisinya. Menurut Ketua DPC Partai Gerindra Ka­bupaten Bogor Iwan Setiawan, gempa yang terjadi di Palu dan Donggala termasuk gempa na­sional. Sehingga sudah semesti­nya bencana nasional ini diguna­kan untuk berduka dan bersim­pati dengan mengesampingkan kepentingan politik terlebih dulu. “Usulannya bagus, ada musibah skala nasional dengan korban yang banyak maka kita harus simpati,” kata Iwan. Tak hanya di Palu-Donggala, Iwan juga setuju larangan kam­panye tersebut berlaku di daerah lain, termasuk Bogor. Penghen­tian kampanye ini menjadi wu­jud simpati atas duka yang dira­sakan warga terdampak gempa dan tsunami. “Kalau di Bogor, kami siap tidak kampanye dulu. Partai Gerindra mendukung, sudah selayaknya seperti itu,” ungkapnya. Meski demikian, Iwan berpesan agar semua peserta pemilu dan penyelenggara pemilu berko­mitmen menjalankan usulan tersebut jika telah disepakati bersama. Jangan sampai ada penumpang gelap yang meman­faatkan momen bencana untuk meraih simpati. “Karena memang di tahun politik ini apa pun bisa menjadi media kampanye. Kami juga tidak ingin ada kampanye di tengah musibah,” tegas Iwan. Selain itu, dirinya juga mengu­sulkan agar kegiatan pelarangan kampanye juga diterapkan di media sosial (medsos). Iwan tak ingin pilu yang menimpa warga Sulawesi dijadikan kampanye di medsos. “Makanya harus dip­antau, karena percuma semua setuju tapi di medsos tetap jalan. Semangatnya harus sama, harus setuju semua. Makanya penga­wasan juga perlu dilakukan,” tandasnya. Senada, Ketua DPD PAN Ka­bupaten Bogor Arif Abdi men­dukung pemberhentian kampa­nye sementara waktu. Sebab, bencana yang terjadi merupakan bencana nasional sehingga harus menjadi perhatian seluruh ma­syarakat Indonesia. “Sekarang kita sedang dalam keadaan ber­duka, ini bencana nasional. Pada prinsipnya PAN mendukung kebersamaan ini. Karena derita mereka derita kami juga sesama anak bangsa,” kata Arif Abdi. Lagi pula, lanjut Arif Abdi, masa kampanye pemilu 2019 terbilang cukup panjang. Dirinya menganggap pemberhentian kampanye sementara waktu menjadi wujud simpati. “Masa kampanye kan sekitar tujuh bu­lan, cukup panjang. Tidak ma­salah kalau dihentikan dulu sebagai bentuk simpati. Masa di sana lagi kekurangan di sini kita sibuk kampanye,” terangnya. Hal sama juga diutarakan Ketua DPD PAN Kota Bogor Safrudin Bima (SB). Ia mengaku partainya akan mendukung keputusan yang dibuat pemerintah. “Ini kan ka­rena alasan keberpihakan ke­pada masyarakat yang kena musibah gempa dan tsunami, jadi kami menghargai kalau ke­putusan itu nantinya diambil,” ungkapnya. Lalu bagaimana dari kaca­mata penyelenggara pemilu? Komisioner Bidang Sosialisasi SDM dan Farmas KPU Kota Bo­gor Bambang Wahyu mendukung bila kampanye pemilu distop sementara. Sebab, ini bisa menunjukkan belasungkawa yang mendalam sebagai anak bangsa. “Karena tsunami di Palu, Donggala dan Mamuju menjadi bencana nasional, sudah seha­rusnya semua elemen bangsa turut berduka. Salah satunya dengan menghentikan semen­tara kegiatan kampanye pemilu 2019 yang telah dimulai dari 23 September. Saya kira KPU RI mendukung,” kata Bambang saat dihubungi Metropolitan. Apalagi, lanjut Bambang, kelu­arga besar KPU pun kehilangan salah satu komisionernya. “Soal instruksi Mendagri, KPU hanya memfasilitasi dan mengatur ke­giatan kampanye. Pelaksana kampanyenya adalah parpol. Kita harapkan parpol juga apre­siatif terhadap imbauan Men­dagri ini. Pada saat gempa, KPU Sulteng sedang melakukan Rakor Data Pemilih di Hotel Mercure yang dihadiri divisi program ka­bupaten dan kota se-Sulteng,” sambungnya. Sementara itu, KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti meny­erahkan prosesnya pada KPU RI. “Kalau KPU di daerah nung­gu arahan KPU RI saja. Meski itu diinstruksikan dari Mendagri, tapi yang pasti kita tunggu dari KPU pusat saja,” kata Surbakti. Terpisah, Ketua KPU RI Arief Budiman angkat bicara terkait munculnya usulan penyetopan masa kampanye. Arif mengaku belum bisa memastikan apakah bencana alam itu akan meng­ganggu pelaksanaan pemilu 2019 di Palu. Hingga kini, KPU belum bisa berkomunikasi dengan KPUD Palu karena terganggunya ja­ringan komunikasi akibat gempa dan tsunami. ”Sampai sejauh ini kita belum berhasil mengambil kesimpulan apakah ini nanti mengganggu (pemilu, red) atau tidak. Karena sampai tadi malam pun kami terus mencoba ber­komunikasi dengan teman-teman di Palu, belum terhubung untuk update informasinya seperti apa,” jelasnya. Sementara menurut Komisio­ner KPU Wahyu Setiawa, jadwal tahapan kampanye tidak bisa diubah lagi. Sesuai Peraturan KPU (PKPU), kampanye dimu­lai sejak 23 September 2018 hingga 13 April 2019. ”Kalau kemudian KPU diminta men­ghentikan kegiatan tahapan kampanye, itu hal yang tidak mungkin,” kata Wahyu di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (1/10/2018). Wahyu menjelaskan, tahapan kampanye tidak bisa ditunda lantaran sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. KPU juga tidak bisa menghen­tikan masa kampanye di daerah terdampak bencana Sulteng. ”Karena tahapan pemilu itu kan sudah ada dalam UU 7 Tahun 2017 sehingga tidak memungkin­kan kami untuk menghentikan kampanye di daerah-daerah tertentu,” pungkasnya. (mul/fin/ads/d/feb/run)