Heboh KTP-el WNA Tiongkok, KPU: NIK-nya Palsu

METROPOLITAN - Jelang pemilihan presiden (pilpres), kemunculan KTP milik Warga Negara Asing (WNA) sontak mencuri perhatian. Tak tanggung-tanggung, sebanyak 111 Warga Negara Asing (WNA) di Cianjur, Kota dan Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, memiliki KTP WNA atau Kartu Izin Tinggal Tetap (Kitap). Dari catatan Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, sebanyak 40 WNA tinggal di Kabupa­ten Sukabumi, 16 orang di Kota Sukabumi dan 55 orang di Kabupaten Cianjur. Rinciannya, WNA asal Tiongkok sebanyak 28 orang, Korea Selatan 16 orang, Australia tujuh orang, Pakistan enam orang, Singa­pura lima orang, Yaman lima orang, Arab Saudi lima orang dan Kuwait dua orang. Sisanya WNA berasal dari Tu­nisia, Bangladesh, Kanada, Bra­zil, Kamerun, Belanda, India, Britania Raya, Malaysia, Ame­rika Serikat, Turki, Taiwan dan negara lainnya. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi, Nurudin, menjelaskan para WNA memi­liki KTP WNA itu memang diter­bitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). “Mereka (WNA, red) menda­patkan Kitap memiliki sejumlah kondisi. Seperti ikut suami atau istri, melakukan pekerjaan, ka­rena menanam modal atau ak­tivitas lainnya yang legal, atau ada anak yang ikut dengan orang tuanya,” paparnya, Selasa (26/2/2019). Ia menuturkan, dalam aturan itu disebutkan WNA yang me­miliki izin tinggal tetap wajib melaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari sejak diterbitkan izin. In­stansi Disdukcapil di daerah menerbitkan KK dan KTP. “Dokumen kependudukan untuk WNA ini berbeda dengan WNI. Dalam kolom kewargane­garaan disebutkan warga dari negara mana WNA tersebut be­rasal. Mereka tidak berhak ikut dalam pemilu,” tegasnya. Berdasarkan aturan, jelas Nuru­din, WNA maksimal bisa tinggal paling lama lima tahun dan bisa diperpanjang. Soal kemunculan KTP elektronik milik warga Ti­ongkok, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo ang­kat bicara. Politikus PDIP itu memastikan sang pemilik kartu identitas tersebut tak bisa me­milih di pemilu 2019. ”Begini ya, orang dapat KTP-el itu sangat-sangat selektif sekali. Dia harus terdata sesuai KK, RT berapa, RW berapa, kelurahan mana, kecamatan mana, tidak akan mungkin seseorang yang menerobos, tidak tinggal di dae­rah itu mendapatkan KTP-el, itu satu,” kata Tjahjo di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Selatan, Se­lasa (26/2). Kendati ditemukan KTP elek­tronik berwarganegara asal China, jelas Tjahjo, kartu iden­titas tersebut dipastikan tidak bisa digunakan untuk memilih pada pemilu 2019. Sebab, pemi­lih itu harus terdata di TPS di mana ia tinggal. ”Harus jelas, rumah nomor berapa, RW berapa. Clear. Tidak akan mungkin seorang pun bisa menerobos masuk menggunakan hak pilih di TPS yang dia bukan warga RT-nya,” ucap Tjahjo yang memastikan bahwa KTP-el ter­sebut palsu. ”Ya itu palsu, itulah mungkin hanya digunakan un­tuk apalah. Tapi kalau untuk transaksi, perpajakan, apalagi perbankan dan hak pilih itu tidak bisa,” ungkapnya. Sementara itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Aziz memastikan KTP-el dengan nama Guohui Chen tidak terdafrar dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK). KPU pun mengaku sudah melakukan pengecekan. ”Jadi Bapak Guohui Chen dengan NIK itu tidak ada dalam DPT pemilu 2019,” ujar Viryan di kantor KPU, Jakarta, Selasa (26/2). Viryan mengaku saat KPU mengecek NIK di KTP-el Guohui Chen, yang keluar bukan nama dirinya. Melainkan warga Cianjur dengan nama Bahar. Sehingga KTP-el itu palsu. Artinya, pria bernama Guohui Chen tidak bisa menggunakan hak pilihnya di pemilu 17 April 2019. Sebab, WNA dan juga NIK itu diketahui bukan atas nama dirinya. ”Jadi prinsipnya yang bisa meng­gunaan hak pilih adalah WNI dan (Gouhui Chen, red) tidak masuk DPT,” tegasnya. (jp/feb/ run)