”Sudah ini-itu tetap saja macet. Ini kan tidak hanya wisatawan yang ke Puncak, tapi juga mereka yang lewat saja mau ke Cianjur hingga Bandung. Kalau itu (Jalur Puncak II, red) sudah ada, mereka bisa langsung. Didorong lah ke pemerintah pusat agar mengerti kondisi ini dan segera realisasikan pembanguan Puncak II,” pintanya saat ditemui Metropolitan di kawasan Puncak, Minggu (9/6).
Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor sulit bisa merealisasikan proyek ambisius itu sendirian. Sebab, anggaran untuk membangun jalan di sepanjang 46 kilometer itu sangat fantastis, mencapai Rp1,25 triliun. Hingga pertemuan beberapa waktu lalu dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera), pihaknya belum mendapatkan sesuatu yang real untuk Puncak II.
Kendala bangkitan wilayah Puncak II jadi kawasan pemukiman disinyalir jadi batu sandungan pemerintah pusat terkesan menunda-nunda proyek tersebut. Namun AY, sapaan karibnya, meyakinkan pusat bahwa jalur tersebut sesuai Rencana Tata Ruang Kota (RTRW) merupakan kawasan wisata dan bukan untuk pemukiman.
Menurutnya, kini tinggal bagaimana keinginan pemerintah untuk membangun jalan tersebut. Sebab, lahan sudah tersedia hasil hibah para investor dan pemilik lahan pada masa kepemimpinan Bupati Rachmat Yasin.
”Saya sih keukeuh ya. Itu paling masuk akal. Kita fasilitasi wisatawan dan pemudik tapi warga Puncak tidak terfasilitasi. Apalagi Puncak II juga bakal merangsang pertumbuhan ekonomi di wilayah itu. Alamnya nggak kalah bagus dengan jalan utama Puncak. Saya juga jamin di sana RTRW-nya bukan untuk pemukiman, tapi untuk wisata. Jadi kekhawatiran pusat soal itu harusnya tidak ada,” pungkas AY. (ryn/yos/d/mam/run)