METROPOLITAN - Wali Kota Bogor Bima Arya tak sependapat dengan wacana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) agar Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa bekerja di luar kantor atau di rumah.
Bima menilai ASN bertugas untuk melayani masyarakat dan masalah utama ASN adalah soal etos kerja. Ia pun mempertanyakan apakah bisa jika dari rumah ASN melayani masyarakat.
”Kalau saya melihatnya berbeda, jika orang yang bekerja di industri kreatif mungkin bisa bekerja dari rumah. Tapi kalau pengabdi negara, apa bisa dari rumah? Saya sendiri selalu di lapangan kerjanya, malah jarang di rumah. Saya tidak paham jika ada paradigma PNS bekerja dari rumah,” kata Bima.
Bima mengaku ingin mempelajari dulu soal wacana itu. Sebab, sambungnya, kerja ASN itu bukan hanya soal pelayanan namun juga sebagai pelaksana kebijakan pejabat publik. ”Saya bukan tidak setuju. Apa yang ingin dituju dari bekerja di rumah. Kami harus melayani dan harus punya etos kerja, semua harus ada ukurannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur KemenPAN-RB Setiawan Wangsaatmaja mengaku saat ini pihaknya sedang mendesain sistem kerja PNS di kementerian dan lembaga agar bisa meniru gaya perusahaan rintisan atau startup.
Karena hal itu, Wangsa mengungkapkan bahwa ke depan PNS akan memiliki fleksibilitas kerja. Hal tersebut merupakan salah satu indikator birokrasi yang ditetapkan pihaknya. ”Nanti akan bisa kerja dari rumah, tinggal ngatur aturannya kayak bagaimana,” katanya dalam Forum Merdeka Barat di Auditorium KemenPAN-RB, Jakarta, Kamis (8/8).
Wangsa memaparkan, berdasarkan data Global Talent Competitiveness Index di 2018, Indonesia berada pada peringkat 77 dari 119 negara. Skor terkecil yang didapat yakni pada poin global knowledge skills, terutama penguasaan IT.
Karenanya, sejak 2014, rekrutmen CPNS dilakukan dengan sistem IT. Selain untuk efisiensi, rekrutmen dengan cara baru itu bertujuan agar CPNS yang direkrut memahami IT. Diharapkan hal tersebut diterapkan dalam pekerjaan. (bs/rez/run)