berita-utama

Buruh Minta Iuran BPJS tak Naik

Selasa, 1 Oktober 2019 | 08:50 WIB
AKRAB: Presiden Joko Widodo foto bersama Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani Nuwa Wea di Istana Bogor

METROPOLITAN - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal rencana kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Pernyataan Jokowi itu disampaikan usai menerima Presiden Konfederasi Serikat Pekerja (KSPI) Said Iqbal dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nuwa Wea di Istana Bogor, kemarin. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan buruh meminta pemerintah mempertimbangkan lagi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, khususnya kelas III, yang menurut jadwal akan dilakukan per Januari 2020 nanti. Kenaikan iuran BPJS itu dianggap akan 'memukul' perekonomian masyarakat buruh. Menanggapi permintaan buruh, Jokowi berjanji akan mempertimbangkannya. Ia mengaku akan mencoba menghitung kembali kebijakan tersebut. Meski begitu, secara tak langsung presiden juga menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan memang tak terelakkan lantaran defisit yang ditanggung terus membengkak. "Nanti kita pertimbangkan karena memang kita juga harus berhitung, berkalkulasi. Nanti kalau kenaikan BPJS (Kesehatan, red) tidak kita lakukan, yang terjadi juga defisit besar di BPJS. Semuanya dihitung, dikalkulasi," ujar Jokowi. Dalam tuntutannya kepada Jokowi, Said Iqbal menilai bahwa kenaikan iuran BPJS Kesejatan kelas III akan memberatkan rakyat dan menurunkan daya beli masyarakat. Ia pun mendesak agar iuran BPJS Kesehatan kelas III urung dinaikkan. Sesuai rencana, pemerintah tetap kukuh menaikkan iuran BPJS Kesehatan kelas I, II dan III per 1 Januari 2020 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani sempat menjelaskan, kebijakan kenaikan iuran BPJS bukan perkara negosiasi antara pemerintah dengan parlemen, namun pencarian solusi atas defisit keuangan yang dialami lembaga tersebut. Namun untuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) walau ada kenaikan, negara tetap membayar. Tak hanya buruh, puluhan musisi pun bertemu Presiden Jokowi. Usai melakukan pertemuan tertutup dengan presiden, para musisi yang hadir mengumumkan akan menggelar konser musik bertajuk persatuan Indonesia. Drummer Pas Band, Sandy Andarusman, mengatakan bahwa konser tersebut akan digelar di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur pada 18, 19 dan 20 Oktober mendatang. Ada 68 musisi yang akan tampil di atas panggung. "Ini semua kan kita gelar semua dari para musisi untuk persatuan Indonesia. Karena kita tahu, Indonesia sekarang banyak gesekan, banyak perpecahan. Karena itu kita ingin melalui musik Indonesia menyatukan," kata Sandy. Sandy mengatakan, dengan konser musik lintas genre ini diharapkan suasana Indonesia yang tengah panas karena berbagai masalah yang terjadi bisa menjadi lebih adem. Ia memastikan konser ini gratis dan terbuka untuk seluruh masyarakat. "Ini kan sedang demo, banyak orang-orang yang mengail di air keruh, dan kita berharap dengan musik lintas genre dan lintas generasi itu menyuarakan hal itu," ujar Sandy. "Efeknya banyak ke masyarakat. Apalagi kan kita punya fans banyak, yang kita omongin itu bisa lebih efektif daripada anggota DPR," tuturnya. Menurut Sandy, presiden juga berencana hadir dalam konser nanti dan akan diajak ke atas panggung bersama para musisi. Namun, Sandy menegaskan bahwa acara ini digelar tanpa sponsor serupiah pun dari pihak Istana Kepresidenan atau pemerintah. "Tanpa sponsor, gratis dari kita untuk kita," ujarnya disambut tepuk tangan dari para musisi lain. Musisi yang hadir di antaranya Iwa K, Ike Nurjanah, Siti Badriah, Ahmad Albar, Kikan dan puluhan musisi lainnya. (kps/rol/els/run)

Tags

Terkini