METROPOLITAN - Pemerintah memastikan pembebasan lahan untuk depo Lintas Rel Terpadu (LRT) Jabodebek di Bekasi hampir rampung. Progresnya yakni mendekati 100 persen. Dengan demikian, pembangunan LRT Jabodebek tidak terkendala dan diharapkan bisa beroperasi di 2021. "(Pembahasan lahan, red) sekarang sudah oke, hampir 100 persen. Tinggal beberapa bidang lagi yang akan dikonsinyasi," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil, di Kemenko Maritim dan Investasi. Ia menyebutkan saat ini lahan yang telah dibebaskan untuk depo di Bekasi sudah ada sekitar 15 hektare. Selebihnya masih diserahkan ke pengadilan untuk penyelesaiannya melalui konsinyasi. "Jadi artinya beberapa pekerjaan nggak terganggu lagi," katanya. Sementara itu, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto menyatakan progres seluruh pembangunan konstruksi LRT Jabodebek sudah mencapai 68 persen. Sedangkan untuk progres rute Cawang-Cibubur telah mencapai 87 persen. "Untuk rute Cawang-Dukuh Atas sudah sekitar 56 persen," tambah Budi. Di sisi lain, rangkaian kereta LRT Jabodebek sedang dilakukan uji dinamis selama satu bulan sejak 18 Oktober 2019. Uji dinamis itu terdiri dari beberapa item tes yang meliputi traction system test, low speed test, high speed test, traction performance test dan Passenger Information Display (PID) system test. "Kalau perihal uji publik tu nanti, kan menyangkut keselamatan. Akhir tahun depan mungkin bisa dilakukan," jelasnya. Sementara itu, Pengamat Transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno, menyarankan uji publik LRT yang akan dilakukan pada 2020 bisa meniru uji publik yang dilakukan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta. “Uji publik idealnya seperti MRT, enam bulan sebelum beroperasi,” ujar Djoko. Menurutnya, uji publik dilakukan setelah seluruh aspek siap, baik secara teknis maupun operasional. Terkait waktunya pun harus diperhitungkan dan jangan terburu-buru dioperasikan karena akan mengakibatkan gangguan yang menghambat perjalanan saat pengoperasian penuh. Selain menghambat perjalanan, lanjutnya, potensi gangguan tersebut juga bisa mengancam keselamatan. “Jangan terlalu terburu-buru seperti LRT Sumsel yang dipaksakan beroperasi, nanti adanya gangguan teknis dan lainnya,” tuturnya. Ia juga meminta pemerintah daerah (pemda) dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk menyiapkan angkutan pengumpan (feeder) dari dan ke seluruh stasiun LRT Jabodebek. Djoko berpendapat upaya mengubah perilaku masyarakat untuk menggunakan transportasi umum tidak akan berdampak signifikan apabila angkutan penunjangnya kendaraan pribadi atau ojek. “Jangan sampai stasiunnya sudah bagus, turun stasiun ojek lagi,” ungkapnya. (dtk/mam/run)