METROPOLITAN - Setelah melakukan rapat koordinasi dengan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil terkait rencana Rapid Test Covid-19 secara massal di beberapa wilayah, pada Ming­gu (22/3) lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor dipastikan ’cuma’ mendapat jatah alat tes untuk seribu orang saja. Padahal, Bumi Tegar Beriman masuk zona merah lantaran jumlah kasusnya tinggi di Jabar, bersama Kota Depok, Kota Bogor dan Bekasi. Sehingga, jumlah alat tersebut diprioritaskan untuk orang dengan status Pasien Dalam Peng­awasan (PDP) yang kini ada di beberapa rumah sakit se-Kabupaten Bogor, Orang Dengan Risiko (ODR) seperti perawat dan dokter yang menangani pasien corona dan Orang Dalam Pemantauan (ODP). ”Serta orang-orang yang ada di lingkar aktivitas pasien positif di Kabupaten Bogor. Mis­alnya keluarganya, itu yang kita prioritaskan dites dengan ini. Yang urgen dulu,” kata Bupati Bogor Ade Yasin sele­pas rapat terbatas di Gedung Tegar Beriman, Cibinong, Senin (23/3). ­ Apalagi, sambungnya, orang-orang dengan status PDP yang dengan dirawat di beberapa RS, seperti RSUD Cibinong, RSUD Leuwiliang, RSUD Ciawi hingga RSPP Cisarua, hingga kini belum diperiksa. Sehingga belum bisa diketa­hui status positif Covid-19 atau tidak. Sedangkan untuk ske­ma pelaksanaan Rapid Test Covid-19, akan dilakukan berbeda-beda sesuai status orang yang akan diperiksa. Ia menyebut hasil Rapid Test Corona bisa segera diketahui hari itu juga karena prosesnya yang cepat. ”Untuk status PDP karena sekarang sedang dirawat di RS, jadi tesnya di sana. Jadi nanti PDP bisa dipastikan. Kalau negatif langsung dip­indah. Makanya ruang iso­lasi kita penuh karena belum ada yang dites. Itu sama se­perti ODR perawat dan dokter. Sedangkan untuk ODP dan lingkar pasien positif, akan dilakukan door to door,” ung­kapnya. Sehingga AY, sapaan karib­nya, juga memastikan bahwa pelaksanaan Rapid Test Co­vid-19 tidak akan dilakukan di Stadion Pakansari. Sebab, sebelumnya, Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengusulkan tiga lokasi untuk Rapid Test massal se-Jabar. Salah satunya Stadion Pakansari untuk men­jadi tes massal warga tiga daerah, yakni Kabupaten Bo­gor, Kota Bogor dan Kota De­pok. Hal itu pun ditolak mentah-mentah oleh AY. ”Akhirnya gubernur pun me­nyerahkan lokasi tes kepada masing-masing daerah. Tadi­nya memang diusulkan di Pakansari, tapi saya nggak rela Stadion Pakansari jadi tempat lalu-lalang mereka (ODP, PDP atau pasien positif, red). Apalagi kita juga kan ma­suk daerah rawan. Sehingga kita berkeputusan masing-masing saja, tidak perlu disa­tukan beberapa wilayah dalam satu lokasi. Yang jelas pola pemeriksaannya sama, se­suai prioritas,” terang ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jabar itu. Selain itu, meskipun sudah masuk zona merah dengan jumlah kasus Covid-19 tinggi se-Jabar, AY juga memastikan Kabupaten Bogor belum me­netapkan status Kejadian Luar Biasa (KLB) dan baru menerapkan status Siaga Darurat Bencana. Sejauh ini, pasien positif Covid-19 di Kabupaten Bogor berasal dari tiga kecamatan, yakni Kecamatan Bojonggede, Ci­binong dan Gunungputri. ”Itu termasuk yang akan kita da­hulukan untuk tes, karena masuk zona merah. Nanti kita sisir lagi mana yang harus jadi prioritas,”tegasnya. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Sus­manto menuturkan, jumlah seribu alat Rapid Test Covid-19 yang menjadi jatah untuk Kabupaten Bogor dirasa cukup jika hanya untuk mengkaver warga dengan status PDP dan ODP. Namun jika memban­dingkan dengan jumlah pen­duduk Kabupaten Bogor yang mencapai 5,9 juta jiwa, tentu tidak relevan dan cukup jom­plang. ”Kalau bicara perban­dingan jumlah penduduk tidak relevan, kalau untuk pasien PDP dan ODP lumayan membantu,” paparnya. Sehingga politisi Partai Gerindra itu menambahkan, pelaksanaan tes dilakukan di RS saja ketimbang melakukan tes massal di satu titik lokasi. Ia memprediksi pelaksanaan tes akan membeludak jika tidak dikelola secara man­diri oleh pemda, tidak hanya untuk warga prioritas. ”Lima persen warga Kabupaten Bo­gor saja bisa ratusan ribu. Alatnya cuma seribu, makanya kita saran ya serahkan alat di kita, kita yang tentukan. Yang jelas satu yang harus diper­hatikan. Dengan tes ini, bisa saja yang positif melonjak. Ini harus ada antisipasi,” ujar Rudy. Ia juga menekankan pemerin­tah pusat untuk tegas mengam­bil kebijakan, jangan sampai daerah kebingungan atau menerapkan aturan yang ujung-ujungnya tidak mak­simal. (ryn/b/mam/run)