METROPOLITAN - Dinas Perhubungan (Dis­hub) Kota Bogor mencatat sekitar 70 persen angkutan kota (angkot) tak beroperasi di Kota Hujan saat ini. Para sopir memilih memarkirkan kendaraannya imbas se­makin masifnya penyebaran pandemi virus corona alias Covid-19. ”Sampai awal April, yang bero­perasi kurang lebih 30 persenan,” kata Kepala Dishub Kota Bogor Eko Prabowo.­ Menurutnya, dengan kejadian ini Dishub Kota Bogor telah mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan para sopir ang­kot yang notabene merupakan pekerja informal. Di mana para sopir akan mendapatkan ban­tuan melalui program dalam social safety net yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Bo­gor. ”Rp200 ribu per keluarga penerima manfaat setiap bulan­nya. Sekarang lagi tahap peng­umpulan dan validasi data,” ujarnya. Menanggapi hal itu, Sekre­taris DPC Organisasi Angku­tan Darat (Organda) Kota Bogor, Freddy Djuhardi, me­minta Pemkot Bogor tidak hanya memikirkan nasib para sopir, melainkan kernet yang termasuk non-Data Ter­padu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di RT/RW-nya. ”Me­reka ini jelas-jelas tidak me­miliki pendapatan lagi selain dari angkot. Kita berharap pemerintah bisa mempriori­taskan, dan anggaran yang diberikan pun layak untuk mereka,” katanya. Freddy menjelaskan kenapa para sopir tidak beroperasi menarik saat ini. Menurutnya, kebijakan pemerintah ter­kait physical distancing mem­buat jumlah penumpang berturun saat ini. ”Salah satu alasan itu yang membuat so­pir dan pengusaha angkot terus mengalami keterpuru­kan,” jelasnya. Di sisi lain, Freddy menuturkan, angkot yang mengalami pen­gurangan operasi berada di trayek 05, 06, 07, 08, 09, 11, 16, 19, 20, 22 dan 23 AK. Dengan rata-rata angkot yang berope­rasi hanya sekitar 40 sampai 50 angkot, atau rata-rata 30 persen yang beroperasi di trayek terse­but. Sehingga dari total keseluru­han 3.400 angkot, diperkirakan hanya 1.700 angkot yang bero­perasi. (dil/c/rez/run)