METROPOLITAN - Usai kelu­arnya keputusan Kemente­rian Perhubungan yang menolak usulan lima ke­pala daerah soal pember­hentian sementara opera­sional KRL Commuter Line selama penerapan Pembata­san Sosial Berskala Besar (PSBB), jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor melakukan peninjauan langsung ke Stasiun Bogor untuk me­mastikan penerapan PSBB berjalan sesuai hara­pan. Tak hanya Pemkot Bogor, kunjung­an tersebut juga dihadiri Direktur Prasarana pada Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Edi Nursalam. ”Dari pantauan, tidak tampak an­trean penumpang seperti yang terjadi pada pekan sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan jam operasional commuter line dimajukan menjadi jam 04:30 WIB, dari sebelumnya mulai beroperasi pada jam 06:00 WIB,” kata Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim kepada awak media.­ Dedie menilai penumpukan penumpang yang terjadi pada pekan lalu tak terjadi pada pekan ini. Pasalnya, pihak PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sudah mengubah jam operasionalnya. ”Pagi ini kita melihat situasi di Stasiun Bo­gor lebih landai, tidak ada penumpukan penumpang seperti pekan lalu. Jadi dengan perubahan jam operasional begini, paling tidak ada jalan keluar untuk memastikan phy­sical distancing dan sosial distancing di dalam gerbong,” ujarnya. Selain itu, Bupati Bogor Ade Yasin ikut meninjau langsung pengamanan yang dilakukan di Stasiun Bojonggede, Senin (20/4) pagi. Hasilnya, meski­pun ada penurunan jumlah penumpang commuter line sekitar 24 persen, ia masih menemukan hal-hal yang berpotensi mengurangi efek­tivitas kebijakan PSBB. ”Pen­urunan penumpang di (Sta­siun, red) Bojonggede sudah 24 persen. Artinya tinggal 76 persen. Ya intinya buat saya, PSBB yang tinggal sembilan hari ini belum maksimal,” katanya usai meninjau akti­vitas warga di Stasiun Bojong­gede, Senin (20/4). Ia menjelaskan, pengamanan dilakukan berdasarkan surat yang diberikan kepada lima kepala daerah, yang punya stasiun, seperti Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Bekasi dan Depok, yang diminta ikut mengamankan kemungkinan kepadatan hari pertama kerja. ”Kami diperbantukan keama­nan di beberapa titik di sta­siun. Suratnya kemarin kami terima. Kami terjunkan aparat pengamanan untuk amankan di sini, stasiun-stasiun di Ka­bupaten Bogor,”jelas AY, sa­paan karibnya. Dari hasil peninjauan, sam­bungnya, ada beberapa cata­tan, di antaranya kepadatan masih terjadi meskipun ada penurunan jumlah orang. Ter­lihat dari masih ada tempat duduk prioritas justru diguna­kan warga biasa, karena tidak ada lagi space untuk mene­rapkan phsycal distancing. Selain itu, masih banyak pe­numpang yang berdiri. Ia juga sempat berbicang dengan penumpang commu­ter line dan mengaku miris karena justru banyak pekerja yang bekerja di Jakarta, justru bukan dari sektor pekerjaan yang di kecualikan dalam PSBB. ”Ada yang dari bank, itu oke lah. Tapi ada juga bapak-bapak, saya tanya bu­kan dari sektor yang dikecua­likan. Katanya harus datang karena ada rapat, dan nggak bisa via online dengan ber­bagai alasan lah. Nah, ini ca­tatan,” ujarnya. Ia pun meminta Pemprov DKI Jakarta lebih tegas ke­pada perusahaan sektor di luar pengecualian dalam PSBB agar secara penuh me­nerapkan kerja di rumah jika ingin memutus mata rantai Covid-19 di Jabodetabek. Se­lain itu juga ia mengimbau warga akan meningkatkan kedisiplinan dengan konsisten memakai masker dan sarung tangan bila menggunakan transportasi umum karena bakal memegang ini-itu. ”Tinggal itu saja yang belum bisa. Saya sih berharap untuk mengurangi jumlah penum­pang, kantor-kantor yang tidak dikecualikan di DKI (Jakarta) seharusnya sudah WFH (Work From Home, red) ya. Pemprov harus lebih ditegaskan lagi, yang masih mempekerjakan karyawannya, selain yang delapan sektor pengecualian itu. Kalau mau efektif,” ung­kapnya. Terpisah, Corporate Com­munication Manager PT KCI Adli Hakim Nasution menam­bahkan, secara umum pi­haknya sudah menyiapkan sejumlah kebijakan internal untuk mendukung program pemerintah dalam hal pene­rapan PSBB. Seperti mewa­jibkan para pengguna com­muter line menggunakan masker, mengubah jam ope­rasional hingga melakukan pengurangan perjalanan. Perubahan jam operasional dan pengurang jumlah perja­lanan. Kebijakan secara oto­matis mengurangi jumlah perjalanan normal KRL di setiap harinya. Yang semula 991 perjalanan kini menjadi 761 perjalanan. ”Normalnya 991 perjalanan. Tapi saat pem­berlakuan kebijakan ini beru­bah menjadi 761 perjalanan. Jadi ada dampak pengurang­an perjalanan pada KRL nanti­nya,” tutupnya. Direktur Prasarana BPTJ Edi Nursalam berharap penerapan PSBB ini bisa memberikan dampak positif seperti yang diharapkan. Sebab, targetnya mengurangi pergerakan orang semaksimal mungkin untuk dan bisa memutus mata ran­tai penyebaran Covid-19. ”Tentu untuk menyukseskan PSBB ini diperlukan koordi­nasi dan kerja sama semua pihak, mulai dari antarin­stansi pemerintah hingga masyarakat. Kita semua ten­tu ingin semua ini cepat ber­akhir,” tutupnya. (ogi/ryn/mam/run)