METROPOLITAN - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengaku masih mengkaji usulan penerapan Pem­batasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) yang disarankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) kepada daerah yang masih menunjukkan tren kasus positif Co­vid-19. Musababnya, Pemkab Bogor saat ini sudah mem­punyai pusat isolasi tersendiri di Kecamatan Kemang sebagai tempat karantina. Sekadar diketahui, sejak akhir Mei lalu, Pem­prov Jabar menerbitkan surat pemberitahuan untuk kota/kabupaten se-Jabar dalam rencana penera­pan karantina mikro untuk suspect wajib isolasi di tingkat desa/kelurahan yang masuk kategori kritis (level-5). PSBM ini adalah PSBB berbasis desa/kelurahan dan merupa­kan perluasan isolasi man­diri dengan lebih intens di­sertai pelayanan kepada masyarakat. Kabupaten Bogor bersama 12 kota/kabupaten di Jabar rupanya masuk ploting untuk menerapkan kebijakan tersebut lantaran daerahnya masih menunjukkan tren kasus po­sitif Covid-19. Di antaranya Kabupaten Bandung, Kabupa­ten Purwakarta, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Tasikmalaya dan Kota Sukabumi. Namun, Pemkab Bogor ru­panya belum memastikan bakal menerapkan kebijakan yang tertuang dalam surat bernomor 443/2520/Pemksm. Hal itu diungkapkan Juru Bi­cara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Bogor Syarifah So­fiah. ”Masih kita kaji dulu (pe­nerapan karantina mikro, red), karena Kabupaten Bogor sedang mengoptimalkan fungsi pusat isolasi Kemang sebagai tempat karantina,” katanya kepada Metropolitan. Menilik surat tersebut, sam­bungnya, karantina mikro akan diterapkan selama 14 hari, ditambah persiapan dan masa evaluasi sesuai kebutuhan. Diawali tahapan ploting wi­layah sejak 30 Mei lalu, pada 13 lokasi karantina mikro di 13 kota/kabupaten yang masuk ploting. Serta rencana pelaks­anaan pada 6 Juni mendatang. ”Yang jelas kita belum ber­sikap dan masih kita kaji. Sejalan dengan evaluasi Pem­batasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan kesiapan New Normal. Sebelum disampai­kan lagi ke pemprov,” ujarnya. Diketahui, Pemkab Bogor pernah merilis desa/kelurahan berdasarkan kategori status kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor pada Mei lalu. Tak ku­rang dari 61 desa/kelurahan masuk kategori kritis (ada kasus positif) atau 14 persen dari desa/kelurahan se-Ka­bupaten Bogor. Selain itu, ada 171 desa/kelurahan yang masuk kate­gori berat (ada kasus PDP, tidak ada kasus positif) dan 27 desa/kelurahan masuk kategori cukup berat (ada kasus ODP, tidak ada kasus PDP atau positif). Sedangkan sisanya atau sekitar 40 persen desa/kelurahan se-Kabupaten Bogor masuk kategori rendah. (ryn/c/rez/run)